Kompilasi Data Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Banten 2022

Undang?undang Dasar 1945 Pasal 34 menyatakan bahwa Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Dengan demikian, pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi?tingginya terwujud. Sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara social ekonomis. Serta menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,Pasal 17 Ayat 1 menyebutkan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan yang setinggi?tingginya. Selain itu pada Pasal 168 menyebutkan bahwa untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang efektif dan efesien diperlukan informasi kesehatan yang dilakkukan melalui system informasi dan melalui kerjasama lintas sektor, sedangkan pada Pasal 169 disebutkan pemerintah memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh akses terhadap informasi kesehatan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Memberikan gambaran Pembangunan Kesehatan di Provinsi Banten sekaligus menjadi bahan dalam perencanaan Pembangunan kesehatan kedepan yang sesuai dengan keadaan dan kondisi yang terkini.