Survei Kepuasan Masyarakat Kota Metro 2025

Penyelenggaraan Pelayanan Publik Yang Dilaksanakan Oleh Aparatur Pemerintah Dalam Berbagai Sektor Pelayanan, Terutama Yang Menyangkut Hal-hal Sipil Dan Kebutuhan Dasar Masyarakat, Kinerjanya Masih Belum Seperti Yang Diharapkan. Hal Ini Dapat Dibuktikan Antara Lain Masih Banyaknya Pengaduan Atau Keluhan Masyarakat Dan Dunia Usaha, Baik Melalui Surat Pembaca Maupun Media Pengaduan Lainnya Yang Menyangkut Prosedur Yang Berbelit-belit, Kurang Transparan, Kurang Informatif, Fasilitas Yang Terbatas, Sarana Dan Prasarana Yang Kurang Memadai, Suasana Lingkungan Yang Kurang Nyaman Dan Aman, Sehingga Tidak Menjamin Kepastian Hukum, Waktu Dan Biaya Serta Masih Banyak Dijumpai Pungutan Liar Dan Diskriminatif.oleh Karena Itu Pelayanan Publik Harus Mendapat Perhatian Dan Penanganan Yang Sungguh-sungguh Dari Semua Aparatur, Karena Merupakan Tugas Dan Fungsi Yang Melekat Pada Setiap Aparatur Sebagai Jajaran Terdepan Instansi Pemberi Pelayanan Publik.berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Mengamanatkan Bahwa Setiap Penyelenggara Pelayanan Publik Harus Menyusun Dan Menetapkan Standar Pelayanan Publik Sebagai Salah Satu Acuan Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dilingkungan Kerja Masing-masing.upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Harus Dilaksanakan Secara Bersama-sama, Terpadu, Terprogram, Terarah Dan Konsisten Dengan Memperhatikan Kebutuhan Dan Harapan Masyarakat, Sehingga Pelayanan Yang Diberikan Kepada Masyarakat Dapat Diberikan Secara Tepat, Cepat, Murah, Terbuka, Sederhana Dan Mudah Dilaksanakan Serta Tidak Diskriminatif.sesuai Dengan Semangat Reformasi, Maka Pelayanan Publik Juga Tidak Dapat Dipisahkan Dari Semangat Perbaikan Ke Arah Yang Lebih Baik Untuk Melayani Seluruh Warga Negara Secara Adil Dan Bertanggung Jawab. Penyelenggara Pelayanan Publik Harus Membangun Kepercayaan Masyarakat Atas Pelayanan Yang Dilakukannya Seiring Dengan Harapan Dan Tuntutan Masyarakat Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Metro Telah Menyusun Survei Kepuasan Masyarakat (skm) Semester Ii Tahun 2023, Hal Tersebut Adalah Sebagai Suatu Keharusan Bagi Lembaga Penyelenggara Layanan Kepada Masyarakat Sesuai Dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Menerbitkan Peraturan/ketentuan Yang Mengatur Secara Teknis Tentang Pelaksanaan Pelayanan Masyarakat, Yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat, Pedoman Ini Menggantikan Pedoman Sebelumnya Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Revormasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

1) Untuk Mengetahui Tingkat Kinerja Aparatur Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat Dan Sekaligus Sebagai Wahana Penyerap Aspirasi Masyarakat Berupa Saran, Harapan Dan Kritik Terhadap Pelayanan Yang Telah Diberikan Untuk Dijadikan Pedoman Kebijakan Program Dan Strategi Guna Peningkatan Pelayanan.2) Untuk Menyusun Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Sebagai Upaya Mempertegas Komitmen Terhadap Perbaikan Serta Peningkatan Kualitas Dan Mutu Pelayanan Publik, Dibidang Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.3) Untuk Mengetahui Tingkat Kinerja Aparatur Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat Dan Tersedianya Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (skm). 4) Meningkatkan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan Kepada Masyarakat Untuk Mendukung Program Nasional Dalam Rangka Tertib Administrasi Kependudukan.