Kompilasi Data Barang Milik Daerah Kecamatan Soreang 2026

Barang Milik Daerah (BMD) merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang mendukung pelayanan kepada masyarakat. Pengelolaan aset yang tertib secara administrasi, hukum, dan fisik merupakan prasyarat utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Di tingkat Kecamatan Soreang, dinamika penggunaan, mutasi, dan perubahan kondisi fisik aset sering terjadi seiring berjalannya kegiatan operasional. Namun, seringkali data pencatatan (administratif) belum sepenuhnya terintegrasi atau termutakhirkan dengan kondisi riil di lapangan secara real-time. Ketidakakuratan data ini dapat berdampak pada kualitas laporan keuangan daerah dan pengambilan keputusan.

Oleh karena itu, diperlukan kegiatan Kompilasi Data Barang Milik Daerah sebagai bentuk kegiatan statistik sektoral untuk memotret, memvalidasi, dan menyajikan data aset terkini. Kegiatan ini tidak hanya bersifat inventarisasi fisik, tetapi juga pengolahan data statistik untuk menghasilkan profil aset kecamatan yang akurat, akuntabel, dan transparan.

Tujuan dari kegiatan Kompilasi Data Barang Milik Daerah (BMD) ini adalah: Menyelenggarakan pendataan, pencatatan, inventarisasi, dan pemutakhiran data BMD secara berkala,lengkap, akurat, dan terintegrasi pada Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung; Mewujudkan tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah, mulai dari perencanaan,penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, hingga penghapusan aset daerah; Menyusun dan memperbaharui data Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) sebagai dasar perencanaan dan penganggaran kebutuhan barang pada tahun berikutnya; Melakukan pengecekan fisik (stock opname) terhadap barang persediaan dan aset tetap, guna memastikan kesesuaian antara data administrasi dengan kondisi riil di lapangan; Memperbarui Kartu Inventaris Barang (KIB) A sampai dengan F sebagai dasar administrasi pengelolaan aset daerah yang tertib dan akuntabel; Menyediakan data statistik sektoral BMD yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai bahan penyusunan laporan keuangan daerah; Mendukung penerapan kebijakan Satu Data Indonesia di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung melalui integrasi data aset daerah; Meningkatkan kualitas pengambilan keputusan pimpinan berbasis data aset yang akurat dan mutakhir.