Survei Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) Kota Pekanbaru 2024

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 53/Permentan/ KR.040/12/2018 tentang Kemanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan menjelaskan bahwa Pangan Segar Asal Tumbuhan yang selanjutnya akan disingkat PSAT adalah pangan asal tumbuhan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pangan olahan yang mengalami pengolahan minimal meliputi, pencucian, pengupasan, pendinginan, pembekuan, pemotongan, pengeringan,penggaraman, pencampuran, penggilingan, pencelupan (blanching), dan/atau proses lain tanpa penambahan bahan tambahan pangan kecuali pelapisan dengan bahan penolong lain yang diijinkan untuk memperpanjang masa simpan.

Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (Keamanan PSAT) adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah PSAT dari kemungkinan cemaran biologi, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. Keamanan Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya merupakan hak asasi setiap warga masyarakat, sehingga harus tersedia dalam jumlah yang cukup, bermutu, aman, bergizi, beragam dengan harga yang terjangkau oleh kemampuan daya beli masyarakat.

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah : untuk melakukan pengawasan keamanan pangan terhadap Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang beredar. Tujuan terkait lainnya adalah (1) Memberikan Jaminan Mutu dan Keamanaan Pangan; (2) Memberikan Jaminan dan Perlindungan Masyarakat; (3) Mempermudah Penelusuran Kembali Dari Kemungkinan Penyimpangan Mutu dan Keamanaan Pangan Produk; (4) Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saling Produk Hal ini berhubungan erat dengan sasaran yang ingin dicapai dari kegiatan ini secara umum yaitu: (1) Menghindarkan masyarakat dari jenis pangan yang berbahaya bagi kesehatan, yang tercermin dari meningkatnya pengetahuan dan kesadaran produsen terhadap mutu dan keamanan pangan; (2) Memantapkan kelembagaan pangan, yang antara lain dicerminkan oleh adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur keamanan pangan; dan (3) Meningkatkan jumlah industri pangan yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.