Neraca Bahan Makanan 2024

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, batasan ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif serta berkelanjutan. Maka dari itu, diperlukan perencanaan pangan dan gizi yang tepat, baik di tingkat nasional maupun wilayah. Perencanaan tersebut memerlukan informasi yang akurat tentang situasi ketersediaan pangan secara berkelanjutan merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan ketahanan pangan, yang menjelaskan tentang jumlah bahan pangan yang tersedia dalam suatu wilayah.

Ketersediaan pangan dapat diwujudkan melalui produksi dalam negeri atau daerah, pemasukan luar negeri atau daerah dan cadangan yang dimiliki negara atau daerah bersangkutan. Salah satu cara untuk mengetahui tingkat produksi dan ketersediaan pangan suatu daerah, Neraca Bahan Makanan (NBM) disusun dalam periode tahunan yang menyajikan informasi ketersediaan bahan makanan secara nasional.

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang ketersediaannya secara kuantitas dan kualitas harus terjamin sepanjang waktu. Hal ini menjadi persyaratan terwujudnya ketahanan pangan berkelanjutan. Informasi situasi ketersediaan pangan di suatu wilayah dapat menjadi bahan penyusunan kebijakan perencanaan ketersediaan pangan wilayah dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan.

Menyadari bahwa penyajian NBM Nasional terlalu bersifat umum, maka pada tahun 1985, Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian, atas nama Menteri Pertanian melalui surat nomor:RC.220/487/B/II/1985 tanggal 20 Januari 1985 menginstruksikan seluruh Kepala Kantor wilayah Departemen Pertanian untuk mengembangkan penyusunan NBM Regional dengan membentuk tim Penyusunan NBM Regional yang bertugas menyusun NBM Regional pada wilayahnya masing-masing. Dalam rangka pembangunan pangan, data/informasi tentang situasi ketersediaan pangan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan evaluasi dan perencanaan pangan.

Salah satu metode dalam menyajikan data/informasi tersebut berupa tabel NBM. Berkenaan dengan hal tersebut, adanya NBM di Kabupaten Siak dapat memberikan gambaran tentang situasi ketersediaan pangan bagi penduduk di wilayah Kabupaten Siak yang selanjutnya dapat dijadikan bahan acuan dalam pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan ketahanan pangan
di Kabupaten Siak. Penyediaan pangan yang cukup, beragam, bergizi, dan berimbang, baik secara kuantitas maupun kualitas merupakan pondasi yang sangat penting dalam pembangunan sumber daya manusia suatu bangsa. Kekurangan pangan berpotensi memicu keresahan, berdampak pada masalah sosial, keamanan, dan ekonomi. Besarnya persediaan pangan suatu daerah, baik yang berasal dari produksi domestik, maupun impor, adalah suatu ukuran yang mencerminkan cukup tidaknya suplai pangan di daerah yang bersangkutan. Oleh karena itu, diperlukan
suatu alat untuk menilai tingkat ketersediaan pangan di suatu wilayah baik negara, provinsi, maupun kabupaten, dalam kurun waktu tertentu. Salah satu alat yang lazim digunakan adalah NBM / Food Balance Sheet (Neraca Bahan Makanan).

Tujuan dan sasaran dalam penyusunan dan analisis NBM adalah sebagai berikut: a. Mengetahui perkembangan kecenderungan ketersediaan pangan selama kurun waktu tertentu. b. Melihat perubahan penyediaan pangan / gizi dan pergeseran dari setiap jenis makanan yang dikonsumsi penduduk di waktu yang berbeda. c. Melihat distribusi penggunaan jenis bahan makanan seperti yang diekspor, diimpor, diproses untuk industri, pakan ternak, dan yang tersedia siap dikonsumsi penduduk. d. Mengevaluasi pengadaan dan penggunaan pangan. e. Mengevaluasi tingkat ketersediaan pangan berdasarkan rekomendasi kecukupan. f. Bahan acuan dalam perencanaan produksi/pengadaan pangan. g. Bahan acuan dalam penyusunan kebijakan pangan dan gizi.