Survei Pemantauan Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Penting 2024

Mengacu Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Dan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan Dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting, Kementerian Perdagangan Diberi Tugas Dan Wewenang Untuk Menjaga Stabilitas Harga Serta Kecukupan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Di Masyarakat, Dalam Mendukung Pengendalian Inflasi, Khususnya Melalui Pengendalian Inflasi Pangan Pengendalian Inflasi Erat Kaitannya Dengan Daya Beli Masyarakat Dan Kemiskinan. Sementara Itu, Andil Inflasi Bapokting, Khususnya Pangan Cukup Tinggi Karena Merupakan Kebutuhan Primer Dengan Proporsi Pengeluaran Rumah Tangga Relatif Lebih Besar Dibanding Komponen Lain. Untuk Itu, Kebijakan Serta Upaya Stabilisasi Harga Dan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Dilakukan Secara Intensif Oleh Kementrian Perdagangan Bersama Pemerintah Daerah Dan K/l Terkait Lainnya. Perumusan Kebijakan Dimaksud Memerlukan Basis Data Yang Akurat Dalam Rangka Menunjang Efektivitas Kebijakan Yang Diterapkan, Salah Satunya Adalah Data Harga Dan Stok/pasokan Bapokting Yang Kontinyu Dan Menyeluruh Secara Nasional. Pemanfaatan Data Antara Lain Dalam Early Warning Komoditi Yang Harganya Bergejolak, Pemetaan Wilayah Sasaran Kebijakan, Dan Pengukuran Besaran Lingkup Kebijakan Yang Diperlukan.

Dalam Rangka Menghasilkan Data Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Yang Andal Dan Akurat, Diperlukan Suatu Panduan Pemantauan Di Pasar Rakyat Barang Kebutuhan Pokok Dan Titik Pemantauan Barang Penting Yang Dapat Dipedomani Oleh Pelaksana Pemantauan Harga Di Daerah