Pendataan Lengkap Penduduk Lanjut Usia (Lansia) dan Penyandangan Disabilitas 2024

Melaksanakan amanat Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia bahwa penanganan lanjut usia merupakan tanggung jawab Pemerintah baik Pusat maupun Daerah. Mengacu pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, untuk pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, bahwa Penanganan Lanjut Usia Terlantar menjadi kewenangan Pemerintah Daerah untuk menanganinya. Selain itu juga melaksanakan amanat Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dimana Penanganan dan Pelayanan kepada Penyandang Disabilitas Terlantar adalah kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial memberikan koridor bagi pelaksanaan berbagai kegiatan sebagai implementasi dari pelaksanaan perundangan tersebut, yang berkaitan dengan pemenuhan dasar hidup serta aktivitas yang sudah mulai terbatas sehingga membutuhkan alat bantu. Diantara beberapa permasalahan di atas, kebutuhan biaya hidup sebagai pemenuhan kebutuhan dasar bagi lanjut usia menjadi prioritas. Sedangkan permasalahan yang dihadapi oleh Penyandang Disabilitas Berat hampir sama, dikarenakan ketidakmampuan untuk mandiri atau kemandiriannya bergantung total kepada orang lain, maka kluster Disabilitas Berat menjadi prioritas dalam pemberian Asistensi/BLT Disabilitas.

Sesuai dengan data kependudukan, bahwa jumlah penduduk lansia Kabupaten Bintan sebanyak 13.650 jiwa, yang terdiri dari 6.616 lansia perempuan dan 6.734 lansia laki-laki (Sumber data DisdukCapil Kab. Bintan, 2023). Data Lansia P3KE per Desember 2023 sebanyak 1.953 Lansia, dimana 1.048 Lansia Perempuan dan 905 Lansia Laki-Laki. Sedangkan data DTKS Lansia di Kabupaten Bintan sejumlah 5.487 Lansia. Para lansia ini membutuhkan perhatian serta penyediaan kebutuhan melalui berbagai macam kegiatan penanganan dan pelayanan sosial bagi lanjut usia. Hasil pendataan Penyandang Disabilitas Kabupaten Bintan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial pada tahun 2022, terdapat 646 Penyandang Disabilitas yang tersebar di 10 Kecamatan di wilayah Kabupaten Bintan. Dari jumlah data tersebut diketahui 41% yakni sebanyak 265 orang yang masuk dalam kluster Disabilitas Berat. Adapun definisi dari penyandang Disabilitas Berat adalah penyandang disabilitas yang kedisabilitasannya sudah tidak dapat direhabilitasi, tidak dapat melakukan aktivitas kehidupannya sehari-hari dan/atau sepanjang hidupnya tergantung pada bantuan orang lain, dan tidak mampu menghidupi diri sendiri.

Sebagai kelompok masyarakat paling rentan dengan resiko sosial tinggi, permasalahan yang dihadapi oleh lanjut usia sangat beragam. Penurunan kesehatan, penurunan daya ingat, kebutuhan pemenuhan dasar hidup serta aktifitas yang sudah mulai terbatas sehingga membutuhkan alat bantu. Diantara beberapa permasalahan diatas, kebutuhan biaya hidup sebagai pemenuhan kebutuhan dasar bagi lanjut usia menjadi prioritas. Sedangkan permasalahan yang dihadapi oleh Penyandang Disabilitas Berat hampir sama, dikarenakan ketidakmampuan untuk mandiri atau kemandiriannya bergantung total kepada orang lain, maka kluster Disabilitas berat menjadi prioritas dalam pemberian Asistensi/BLT Disabilitas.

Inovasi diperlukan mengingat bahwa pemberian bantuan dengan sumber dana APBN wajib menggunakan data DTKS, sedangkan masih banyak lansia dan disabilitas diluar data DTKS yang terdampak dan membutuhkan uluran tangan dan kepedulian Pemerintah Daerah. Ini adalah wujud nyata Pemerintah kabupaten Bintan hadir bagi lanjut usia dan disabilitas. Dinas Sosial sebagai OPD yang ditunjuk melaksanakan kegiatan pemberian Bantuan Langsung Tunai bagi Lanjut Usia dan Bantuan Langsung Tunai bagi Penyandang Disabilitas hadir mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi lansia dan Disabilitas baik DTKS maupun Non DTKS yang belum pernah tersentuh oleh bantuan apapun dari Pemerintah, melalui Bantuan Langsung Tunai Bagi Lanjut Usia (BLT Lansia) dan Bantuan Langsung Tunai bagi Penyandang Disabilitas (BLT Disabilitas) di Kabupaten Bintan.

1. Sebagai bentuk dukungan dan perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan kepada para lanjut usia dan disabilitas atas pemenuhan kebutuhan dasarnya. 2. Sebagai dasar data untuk memberikan bantuan uang tunai untuk dibelanjakan sesuai kebutuhan lanjut usia dan disabilitas. 3. Membantu meningkatkan taraf hidup lansia dan disablitas. 4. Memberikan jaminan kesejahteraan bagi Lansia dan Disabilitas.