Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Dinas Kesehatan Kabupaten Bima 2025

Sejak era reformasi 1998, paradigma penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia berubah menjadi lebih terbuka dan partisipatif. Hal ini ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang mewajibkan badan publik membuka akses informasi kepada masyarakat. Sebagai implementasi UU KIP, Pemerintah Daerah didorong membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). PPID Dinas Kesehatan Kabupaten Bima terbentuk sejak 8 September 2011 berdasarkan SK Kepala Dinas Kesehatan. Kehadiran PPID menjadi sarana pemenuhan hak masyarakat atas informasi sekaligus wujud transparansi, akuntabilitas, dan upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih.
Dalam rangka mengukur kualitas pelayanan publik yang dilaksanakan PPID, perlu dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Hasil SKM diharapkan memberi gambaran kinerja layanan serta menjadi dasar evaluasi dan perbaikan pelayanan publik di Dinas Kesehatan Kabupaten Bima.

1. Mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik PPID Dinas Kesehatan. 2. Menjadi bahan evaluasi kualitas pelayanan publik. 3. Mengetahui unsur pelayanan yang perlu dipertahankan maupun ditingkatkan.