Pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat 2022

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perpustakaan menjadi urusan wajib yang tidak berkaitan dengan kebutuhan dasar. Dengan demikian pembangunan perpustakaan kini telah menjadi urusan pemerintah daerah, baik pada level provinsi maupun kabupaten/kota. Perpustakaan Daerah Kabupaten/Kota membina, mengawasi, dan mengevaluasi terkait pelaksanaan kegiatan perpustakaan di kecamatan, desa/kelurahan, sekolah, dan lain sebagainya agar masyarakat dapat memanfaatkan dan mendayagunakan berbagai layanan dan fasilitas di perpustakaan untuk memperoleh berbagai sumber informasi sehingga dapat meningkatkan kualitas hidupnya.
Pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) merupakan salah satu Indikator Kinerja Kunci Urusan Perpustakaan sebagaimana diamanatkan di Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik indonesia Nomor 18 Tahun 2020. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat adalah data tingkat pembangunan literasi masyarakat yang diperoleh dari unsur-unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) yang bersumber dari data sekunder dan aspek masyarakat (AM) dalam upaya membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat guna meningkatkan literasi masyarakat

Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui kondisi semua jenis perpustakaan, baik dari aspek sebaran perpustakaan, koleksi, tenaga perpustakaan, hingga pemustaka yang ada di seluruh wilayah kabupaten blitar guna mengukur capaian kinerja pemerintahan daerah.