Survei Kepuasan Masyarakat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo 2024

Kualitas
pelayanan publik merupakan sebuah indikator utama dalam penyelenggaraan
pemerintahan yang baik, mulai pemerintah pusat hingga pemerintah daerah.  Salah satu upaya yang harus dilakukan untuk
mengetahui sejauh mana pelayanan publik itu dilaksanakan dengan baik adalah
dengan melakukan pengukuran tangkat kepuasan penerima layanan atau Survei
Kepuasan Masyarakat. Kepuasan penerima pelayanan dicapai apabila penerima
pelayanan memperoleh pelayanan sesuai dengan yang dibutuhkan dan diharapkan.
Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik perlu dilakukan evaluasi
untuk perbaikan pelayanan publik secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja unit
penyelenggara pelayanan publik ini dilaksanakan dalam bentuk kegiatan Survei
Kepuasan Masyarakat. Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan kepada pengguna
layanan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan yang
diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Menindaklanjuti
pemenuhan hak dan kebutuhan dasar masyarakat dalam kerangka pelayanan publik,
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo pada Periode 02 Januari
2024 - 29 Desember 2024 ini melakukan evaluasi kinerja pelayanan publik melalui
pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi
salah satu tolok ukur keberhasilan unit kerja dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat sehingga dapat ditetapkan kebijakan-kebijakan ataupun
program-program yang efektif dan tepat sasaran.

1. mendapatkan data dan informasi mengenai seberapa besar tingkat kepuasan masyarakat melalui pelayanan yang diberikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo;2. mendapatkan feedback/umpan balik atas kinerja pelayanan yang diberikan kepada masyarakat guna perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan secara berkesinambungan;3. mengukur secara berkala sejauh mana penyelenggaraan pelayanan publik yang telah dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo; 4. menjadi bahan perbaikan kinerja layanan pada periode berikutnya, dan penetapan kebijakan terkait peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan.