Penyusunan Indeks Inovasi Daerah Kota Tangerang 2025

Pemerintah pusat
melalui Kementerian Dalam Negeri mendorong pemerintah daerah untuk terus
berinovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang tertuang
dalam pasal 388 ayat (9) dan ayat (11) menyatakan bahwa “pemerintah pusat
memberikan penilaian terhadap inovasi yang dilaksanakan oleh pemerintah
daerah” dan “pemerintah pusat memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada
pemerintah daerah yang berhasil melaksanakan inovasi”. Sebagai bentuk
penjabaran dari perundangan tersebut maka diterbitkanlah Peraturan Pemerintah
Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah adalah sebagai petunjuk
pelaksanaan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan praktik-praktik
inovatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah menjadi pedoman
pelaksanaan inovasi di tingkat daerah. Inovasi diharapkan menjadi katalisator
dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.
Oleh karena itu, penyusunan Indeks Inovasi Daerah menjadi penting untuk
memberikan gambaran tentang capaian inovasi dan memotivasi daerah dalam
berinovasi.
Praktik inovasi
dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diatur dalam peraturan
perundang-undangan tersebut, tentunya perlu diperkuat dengan upaya dan
langkah-langkah strategis agar inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan
daerah menjadi hal yang masif untuk dapat diterapkan. Upaya
menumbuhkembangkan dan menyebarluaskan praktik- praktik inovasi yang baik
secara kontinu perlu dilakukan dengan cara memotivasi dan memacu kreativitas
pemerintah daerah untuk melakukan inovasi dalam praktik penyelenggaraan
pemerintahan didaerahnya. Untuk itu, langkah awal yang dilakukan salah
satunya adalah melalui penilaian inovasi daerah melalui supervisi secara
periodik dan berkelanjutan, sehingga didapatkan gambaran bagaimana
praktik-praktik penyelenggaraan inovasi diselenggarakan oleh pemerintah
daerah berikut dampaknya.
Dalam rangka
menindaklanjuti hal tersebut, Kementerian Dalam Negeri melalui Badan Strategi
Kebijakan Dalam Negeri diberikan amanat untuk melaksanakan Penilaian Inovasi
Daerah yang ditetapkan sebagai salah satu Program Prioritas Kementerian Dalam
Negeri Tahun 2023. Sebagai salah satu bentuk implementasi dari upaya
memotivasi serta memacu kreativitas pemerintah daerah untuk melakukan
praktik-praktik yang inovatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah,
Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kemendagri, melalui fungsi
pembinaannya, terus mendorong pemerintah daerah untuk melahirkan ide gagasan
berupa inisiatif-inisiatif baru inovasi yang selanjutnya dilakukan uji coba
inovasi sampai pada proses keberhasilan uji coba yang kemudian diterapkan
dengan perda dan perkada
Penyusunan
Indeks Inovasi Daerah merupakan upaya strategis untuk mendorong pemerintah
daerah agar terus berinovasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan
tata kelola pemerintahan. Diharapkan, melalui penilaian dan pemberian
penghargaan ini, pemerintah daerah semakin termotivasi untuk menerapkan
praktik-praktik inovatif yang berdampak positif bagi kemajuan daerah dan
kesejahteraan masyarakat. 
Peningkatan
jumlah inovasi yang dilaporkan oleh pemerintah daerah menunjukkan komitmen
yang kuat dalam menciptakan perubahan positif. Namun, agar evaluasi dan
penghargaan terhadap inovasi ini dapat tetap relevan dan akurat, diperlukan
pembaruan data yang berkesinambungan. Oleh karena itu, penyusunan Indeks
Inovasi Daerah menjadi sangat penting, tidak hanya sebagai alat untuk
mendorong kreativitas dan efektivitas pemerintahan daerah tetapi juga sebagai
sarana untuk memperbarui dan mengkaji capaian inovasi secara tahunan.
Selain itu,
kegiatan Penyusunan Indeks Inovasi Daerah Tahun 2025 (update)  ini juga merupakan upaya untuk memperbarui
data dan capaian inovasi dari tahun sebelumnya. Dengan melakukan pembaruan
data secara tahunan, pemerintah dapat memantau perkembangan dan tren inovasi
di setiap daerah. Data yang terkini dan akurat sangat penting untuk
memastikan bahwa evaluasi dan penilaian yang dilakukan mencerminkan kondisi
aktual dan memberikan gambaran yang tepat tentang kemajuan yang dicapai oleh
setiap pemerintah daerah dalam bidang inovasi.
 

Kegiatan penilaian inovasi daerah ini dimaksudkan agar dapat mendorong kompetisi positif antar pemerintah provinsi dan antar pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga dapat diwujudkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan pembangunan, guna terwujudnya kesejahteraan rakyat.Adapun tujuan kegiatan Penilaian dan Pemberian Penghargaan Pemerintah Daerah Inovatif (Innovative Government Award) adalah:1. Memotivasi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk meningkatkan inovasi dalam pelayanan masyarakat sesuai dengan kategori sangat inovatif, inovatif, serta memotivasi pemerintah daerah kurang inovatif dan tidak dapat dinilai;2. Mendorong penerapan good governance;3. Meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap proses-proses inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah; dan 4. Memberikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah yang berhasil menerapkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah secara transparan dalam upaya peningkatan pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah.