Kompilasi Produk Administrasi Profil Perkembangan Kependudukan Kota Sibolga 2023

Kependudukan merupakan faktor yang sangat strategis dalam pembangunan nasional, hal ini dikarenakan penduduk merupakan pusat dari seluruh kebijakan dan program pembangunan yang dilakukan serta keadaan serta kondisi kependudukan yang ada sangat memmpengaruhi dinamika pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Dengan demikian , kependudukan pada seluruh dimensinya harus menjadi titik sentral pembangunan yang berkelanjutan agar setiap penduduk dan generasi mendatang dapat hidup sehat, sejahtera,produktif dan harmonis dengan lingkungannya serta menjadi sumber daya manusia yang berkualitas bagi pembangunan.
Sejalan dengan hal tersebut, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 mengamanatkan agar pembangunan dibidang kependudukan juga dilakukan melalui pembangunan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, yang bertujuan untuk menyediakan data dan informasi kependudukan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota yang dapat dijadikan acuan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 pada pasal 58 disebutkan bahwa Data Kependudukan Kementerian Dalam Negeri yang bersumber dari data kependudukan kabupaten/kota, merupakan satu-satunya data kependudukan yang digunakan untuk semua keperluan antara lain dimanfaatkan untuk :

a. Pelayanan publik antara lain untuk penerbitan surat izin mengemudi, izin usaha, pelayanan wajib pajak, pelayanan perbankan, pelayanan penerbitan sertifikat tanah, asuransi, jaminan kesehatan masyarakat dan jaminan sosial tenaga kerja.
b. Perencanaan pembangunan yakni untuk perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pendidikan, perencanaan kesehatan, perencanaan tenaga kerja, dan pengentasan masyarakat dari kemiskinan.
c. Alokasi anggaran meliputi penentuan Dana Alokasi Umum (DAU) dan perhitungan potensi perpajakan.
d. Pembangunan demokrasi yaitu penyiapan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) dan penyiapan data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4)
e. Penegakan hukum dan pencegahan kriminal antar lain untuk memudahkan pelacakan pelaku kriminal, mencegah perdagangan orang, dan mencegah pengiriman tenaga kerja ilegal.

Undang-Undang Nomo 52 Tahun 2009 tentang perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Kelurga Pasal 17 disebutkan bahwa perkembangan kependudukan dilakukan untuk mewujudkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara kuantitas, kualitas dan persebaran penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan guna menunjang pelaksanaan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Dan Pasal 49 ditegaskan pemerintah dan pemerintah daerah wajib megumpulkan, mengolah dan menyajikan data dan informasi mengenai kependudukan dan keluarga. Data dan Informasi kependudukan dan keluarga tersebut wajib digunakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sebagai dasar penetapan kebijakan, penyelenggaraan dan pembangunan.
Pemerintah Kota Sibolga telah menyelenggarakan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil berbasis Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Sistem database kependudukan menggunaka SIAK ini sudah mulai dibangun sejak tahun 2006 dan dilaksanakan dalam bentuk pelayanan mulai tahun 2010. Kemudian tahun 2012 telah dilaksanakan program KTP Elektronik sebabai bagian dari program strategis nasioanal untuk mempercepat serta mendukung akurasi terbangunnya database kependudkan di Kabupaten/Kota, provinsi maupun database kependudukan secara nasional. Berkenaan dengan penyajian data dan informasi perkembangan kependudukan terutama untuk perencanaan pembangunan manusia, baik itu pembangunan ekonomi, sosial, politik,lingkungan dan lain-lain yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan manusia, maka data dan informasi perlu digunakan data yang valid dan dapat dipercaya baik dari sisi jumlah maupun kualitas data dan dikemas secara baik, sederhana, informatif dan tepat waktu dalam bentuk profil perkembangan kependudukan yang disajikan secara berkelanjutan sebagaimana diatir dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan. Profil Perkembangan Kependudkan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran kondisi kependudukan di Kota Sibolga serta prediksi prospek kependudukan dimasa yang akan datang.

Profil Perkembangan Kependudukan Kota Sibolga Tahun 2023 bertujuan untuk menyediakan data dan informasi gambaran umum mengenai kondisi dan potensi kependudukan Kota Sibolga untuk membantu para pemangku kebijakan dalam pengambilan keputusan yang tepat dalam proses pembangunan berwawasan kependudukan serta sebagai evaluasi kebijakan, perencanaan program/kegiatan dan untuk kalangan akademis, pelaku bisnis, dan peminat demografi.