Pencacahan Lengkap Inovasi Daerah Kabupaten Blitar 2023

Inovasi Daerah menjadi salah satu fokus penilaian Reformasi Birokrasi. Inovasi Daerah adalah
semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017). pemerintah pusat melakukan penilaian terhadap daerah
yang melaksanakan inovasi daerah. Penilaian hasil penerapan semua bentuk Inovasi Daerah
menggunakan sistem Indeks Inovasi Daerah. Indeks inovasi daerah adalah seperangkat
variabel dan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inovasi daerah berdasarkan
periode tertentu, yang merupakan himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada
Menteri Dalam Negeri sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104
Tahun 2018). Penilaian ini menjadi dasar bagi Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian
Dalam Negeri, dalam memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada Pemerintah Daerah.
Penilaian Indeks Inovasi Daerah (IID) dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap indikator
IID melalui website aplikasi. Penilaian meliputi aspek pemenuhan data dukung dan tingkat
capaian skor data. Arah kebijakan penilaian adalah, semakin terpenuhi data dukung indikator
dan semakin akuntabel memiliki regulasi, melibatkan banyak pihak, dan dilaksanakan secara
periodik, maka akan makin tinggi skor IID nya. Pemenuhan bukti dukung indikator ini sangat penting dalam meningkatkan capaian IID ke pemerintah pusat
Penilaian Indeks Inovasi Daerah (IID) diukur dengan 2 aspek, 8 Variabel dan 36 Indikator Inovasi
Daerah. Aspek satuan pemerintahan daerah meliputi variable institusi, sumber daya manusia
dan ekosistem inovasi dan kajian, yang lebih lanjut diukur melalui 15 indikator. Selanjutnya,
aspek satuan inovasi meliputi variabel infrastruktur, output pengetahuan dan
teknologi, kecepatan bisnis proses, kecanggihan produk, dan jumlah inovasi dan hasil kreatif,
yang diukur melalui 21 indikator. Hasil penilaian IID akan menjadi salah satu variabel
perhitungan Tunjangan Kinerja bagi Pegawai. Maka, sangat penting bagi pemerintah daerah
melakukan penilaian kematangan IID dan melaporkan secara periodik ke Kementerian Dalam
Negeri.
Penilaian IID pada aspek Satuan Pemerintahan Daerah (SPD) menggunakan 15 indikator makro
daerah, yang terdiri atas indikator visi dan misi, penerapan SIPD (Sistem Informasi Pemerintah
Daerah), APBD tepat waktu, kualitas peningkatan perizinan, jumlah pendapatan
perkapita, penurunan tingkat pengangguran terbuka, jumlah peningkatan investasi, jumlah
peningkatan PAD, opini BPK, nilai capaian Lakip, penurunan angka kemiskinan, nilai IPM,
penghargaan bagi innovator, jumlah rekomendasi kebijakan yang mendukung inovasi, dan
roadmap SIDa. Bukti dukung untuk indikator Satuan Pemerintahan Daerah dipenuhi oleh
Perangkat Daerah pengampu urusan Penelitian dan Pengembangan, dalam hal ini
pada Kabupaten Blitar dilaksanakan oleh Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.
Selanjutnya, penilaian IID pada aspek Satuan Inovasi Daerah (SID) menggunakan 21 indikator,
yang terdiri atas indikator regulasi inovasi daerah, ketersediaan SDM terhadap inovasi daerah,
dukungan anggaran, bimtek inovasi, program dan Kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam
RKPD, keterlibatan actor inovasi, sosialisasi inovasi daerah, pedoman teknis, kemudahan
informasi layanan, kecepatan penciptaan inovasi, kemudahan proses inovasi yang dihasilkan,
penyelesaian layanan pengaduan, online system, replikasi, penggunaan IT, kemanfaatan
inovasi, monitoring dan Evaluasi inovasi daerah, kualitas inovasi daerah, dan jumlah inovasi
daerah. Khusus indikator jumlah inovasi daerah tidak perlu menyediakan bukti
dukung tersendiri karena nilai akan muncul otomatis oleh system berdasarkan jumlah inovasi
daerah yang dikirimkan ke Kemendagri. Sedangkan ke dua puluh indikator lainnya
memerlukan bukti dukung atas bobot bukti dukung yang dipilih. Semakin tinggi parameter
bobot yang dipilih dan terdapat bukti dukungnya, maka skor kematangan Satuan Inovasi
Daerah ini akan semakin tinggi.
Sejak tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Blitar secara aktif melaporkan penerapan inovasi
daerah kepada Menteri Dalam Negeri, melalui pengukuran Indeks Inovasi Daerah yang
dilaksanakan oleh BSKDN Kemendagri (ex Badan Litbang Kemendagri). Predikat Kabupaten
Sangat Inovatif pernah diraih oleh Pemerintah Kabupaten Blitar pada tahun 2019 dan 2020,
dengan menduduki peringkat 32 nasional (peringkat 32 dari 514 kabupaten/kota pada 2019;
peringkat 32 dari 415 kabupaten pada 2020). Namun demikian, dalam beberapa tahun terakhir
prestasi Kabupaten Blitar terus menurun, baik dari segi predikat, skor IID, maupun jumlah
inovasi yang dilaporkan. Pada tahun 2021, predikat Kabupaten Blitar turun menjadi Kabupaten
Inovatif dengan menduduki peringkat 39 dari 416 kabupaten. Bahkan, pada tahun 2022,
peringkat Kabupaten Blitar semakin turun ke peringkat 77 dari 415 kabupaten, meskipun masih
tetap menyandang predikat Kabupaten Inovatif.
Indeks Inovasi Daerah (IID) merupakan salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) pada RPJMD
Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026. Dalam 2 (dua) tahun terakhir, target IID pada RPJMD tidak
tercapai. Bahkan, skor IID dari tahun ke tahun semakin menurun. Berdasarkan hasil evaluasi
mandiri, hal ini terjadi karena kurang optimalnya pelaporan inovasi daerah
kepada Kemendagri. Terdapat banyak inovasi daerah yang tidak memenuhi bukti dukung
indikator penilaian IID, sehingga menyebabkan skor kematangan Satuan Inovasi Daerah
rendah. Lebih lanjut, hal ini mempengaruhi tidak optimalnya capaian IID Kabupaten Blitar.
Atas dasar pemikiran di atas, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan
Pengembangan Kabupaten Blitar sebagai pengampu pelaporan inovasi daerah dalam rangka
pengukuran Indeks Inovasi Daerah bekerja sama dengan Badan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
(BPPM) Fakultas Vokasi untuk melaksanakan Kegiatan Optimalisasi Kematangan Satuan Inovasi Daerah
dalam rangka Meningkatkan Skor Indeks Inovasi Daerah (IID) Kabupaten Blitar

Tujuan dari Kegiatan Optimalisasi Kematangan Satuan Inovasi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Skor Indeks Inovasi Daerah (IID) Kabupaten Blitar ini adalah: a. Mengevaluasi kematangan Satuan Inovasi Daerah (SID) untuk dasar strategi peningkatan skor IID; b. Merumuskan strategi Peningkatan Skor Indeks Inovasi Daerah (IID); c. Merumuskan sistem tata kelola peningkatan skor Indeks Inovasi Daerah (IID); d. Melakukan pendampingan terhadap Perangkat Daerah dalam mengoptimalkan kematangan Satuan Inovasi Daerah (SID) dalam rangka meningkatkan Skor Indeks Inovasi Daerah (IID)