Detail Metadata Kegiatan Statistik

◈

Informasi Umum

Identitas & penyelenggara kegiatan

ID Kegiatan Indah

#8775

Judul Kegiatan

Kompilasi Data Dokumen Perencanaan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

Tahun Kegiatan

2022

Cara Pengumpulan Data

Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan

Sektor Publik, Perpajakan, dan Regulasi Pasar

Jenis Kegiatan Statistik

Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi

K-22.7600.007

⌂

Penyelenggara

Instansi penyelenggara

Instansi Penyelenggara

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat

Alamat Lengkap

Kompleks Kantor Gubernur Sulawesi Barat, Jalan K.H Abd Malik Pattana Endeng Nomor 14, Rangas, Mamuju, 91511

Telepon

-

Faksimile

-

Email

bappeda@sulbarprov.go.id

⚑

Penanggung Jawab

Eselon & penanggung jawab teknis

Eselon 1

Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat

Eselon 2

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat

Nama PJ Teknis

H. Hasanuddin, SE., M.Si

Jabatan

Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Alamat

Kompleks Kantor Gubernur Sulawesi Barat, Jalan K.H Abd Malik Pattana Endeng Nomor 14, Rangas, Mamuju, 91511

Telepon

-

Faksimile

-

Email

bappeda@sulbarprov.go.id

✎

Perencanaan & Persiapan

Latar belakang, tujuan, jadwal & variabel

Latar Belakang Kegiatan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulawesi Barat sebagai salah satu perangkat daerah yang melaksanakan sebagian tugas Gubernur dalam menunjang urusan pemerintahan unsur perencanaan. Dalam hal ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah, beberapa dokumen sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, diantaranya:
1. Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2010 tnetang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005 – 2025 (RPJPD);
2. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014 – 2034 (RTRW);
3. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Mendengah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 – 2022 (RPJMD);
4. Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 5. 5. Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 – 2022 (Perubahan RPJMD);
6. Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018 (RKPD);
7. Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 (RKPD);
8. Peraturan Gubernur Nomor 17 tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 (RKPD);
9. Peraturan Gubernur Nomor 21 tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 (RKPD).
Konsistensi dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan pembangunan daerah menjadi hal yang sangat penting, agar pembangunan daerah yang dilaksanakan dapat sesuai dengan yang telah direncanakan.

Tujuan Kegiatan

Agar terwujudnya konsistensi dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan pembangunan daerah, serta memastikan bahwa perencanaan yang telah disusun mendapatkan alokasi anggaran yang memadai untuk dilaksanakan.

Rencana Jadwal Kegiatan

Perencanaan

1 Januari 2022 - 12 Februari 2022

Desain

1 Februari 2022 - 12 Februari 2022

Pengumpulan Data

12 Februari 2022 - 12 Mei 2022

Pengolahan Data

12 Mei 2022 - 12 Juni 2022

Analisis

12 Juni 2022 - 12 Juli 2022

Diseminasi

1 Agustus 2022 - 31 Agustus 2022

Evaluasi

1 September 2022 - 31 Desember 2022

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan 10 var

Nama Variabel	Konsep	Definisi	Referensi Waktu
Ketersediaan dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah	untuk periode 20 (dua puluh) tahun. Setiap 20 tahun, akan ada pendataan terkait peningkatan kualitas sumber daya manusia, sumber daya alam, ketahanan sosial budaya, kualitas lingkungan hidup, kapasitas infrastruktur serta kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan kekayaan intelektual. RPJPD disusun secara sistematis, terarah, terpadu, terukur, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan.	Tahun Anggaran 2021
Ketersediaan dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan untuk periode lima tahun. RPJMD berfungsi sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra), dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.	Tahun Anggaran 2021
Ketersediaan dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah	Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau yang disebut RKPD merupakan dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun	Tahun Anggaran 2021
Ketersediaan dokumen perencanaan RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah	Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRW Provinsi) adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah provinsi, namun mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional. Jangka waktu RTRW Provinsi berlaku selama 20 tahun dan akan ditinjau setiap 5 tahun sekali.	Tahun Anggaran 2021
Jumlah Program RPJMD	Program dalam RPJMD	Banyaknya program yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)	Tahun Anggaran 2021
Jumlah Program RKPD	Program dalam RKPD	Banyaknya program yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	Tahun Anggaran 2021
Jumlah Program APBD	Program dalam APBD	Banyaknya program yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	Tahun Anggaran 2021
Jumlah Program yang tidak terlaksana	Program APBD yang tidak terlaksana	Banyaknya program yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tidak terlaksana	Tahun Anggaran 2021
Jumlah Kegiatan APBD	Kegiatan dalam APBD	Banyaknya kegiatan yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	Tahun Anggaran 2021
Jumlah Kegiatan yang tidak terlaksana	Kegiatan APBD yang tidak terlaksana	Banyaknya kegiatan yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tidak terlaksana	Tahun Anggaran 2021