Pendataan Lengkap Kelurahan Kota Sepang 2024

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, pemerintah desa/kelurahan menjadi penyelenggara kegiatan statistik di wilayahnya masing-masing sehingga peran desa/kelurahan sebagai satuan wilayah terkecil menjadi sangat penting. Hal ini karena desa/kelurahan tidak lagi menjadi objek pembangunan, melainkan sebagai subjek dan ujung tombak pembangunan. Oleh karena itu, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2020-2024, diperlukan penguatan tata kelola pemerintahan desa dalam upaya pengembangan wilayahnya guna mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah menjadi instrumen utama dalam memberikan peluang bagi pemerintah desa/kelurahan untuk membangun desa/kelurahan serta meningkatkan kemandirian dan daya saing desa/kelurahan.
Dalam membangun desa/kelurahan, berbagai potensi desa/kelurahan yang dimiliki merupakan modal bagi desa/kelurahan untuk melakukan pembangunan. Saat ini di desa terdapat berbagai sistem aplikasi (Prodeskel, SDGs Desa, SIK-NG, dan sebagainya) yang berasal dari berbagai kementerian pusat dan dinas daerah, sementara aparat desa/kelurahan sebagai narasumber atau produsen data dari berbagai sistem aplikasi tersebut. Dari berbagai sistem yang ada, seharusnya desa/kelurahan memiliki data yang lengkap dan akurat sebagai landasan informasi dalam pengambilan kebijakan pembangunan di desa/kelurahan. Selain itu, permasalahan lainnya adalah mengenai relatif masih rendahnya kualitas dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di pemerintah kelurahan dalam hal pengelolaan data kelurahan. Hal ini berdampak pada rendahnya literasi data di tingkat desa/kelurahan yang pada akhirnya berpengaruh pada komitmen pemerintah desa/kelurahan untuk mengoptimalkan pemanfaatan data dalam kebijakan pembangunan, yang pada gilirannya dapat berdampak pada pengambilan kebijakan yang tidak tepat sasaran.
Data statistik yang dikumpulkan di tingkat desa/kelurahan seharusnya dapat dikelola dan
dimanfaatkan oleh pemerintah desa/kelurahan. Selain itu, pengelolaan dan pemanfaatan data desa/kelurahan juga seharusnya selaras dengan prinsip Satu Data Indonesia. Untuk mewujudkannya tidak hanya diperlukan koordinasi dengan penyelenggara kegiatan statistik dan sinkronisasi proses penyelenggaraannya di tingkat desa/kelurahan, tetapi juga diperlukan peningkatan literasi statistik pemerintah desa/kelurahan dalam rangka menjadikan mereka sebagai subjek dalam pengelolaan dan pemanfaatan data di tingkat desa/kelurahan.
Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai leading sector dalam pengembangan statistik memiliki peran penting dalam peningkatan literasi tersebut. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang- Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, BPS berkewajiban untuk memberikan pembinaan statistik kepada kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah/institusi lainnya, termasuk hingga tingkat desa/kelurahan, melalui Sistem Statistik Nasional (SSN) yang berkesinambungan sebagai salah satu bentuk kontribusi dalam peningkatan literasi statistik guna mendukung pembangunan nasional. Salah satu perwujudan amanat UU tersebut adalah dengan dilaksanakannya suatu kegiatan pembinaan statistik sektoral di tingkat desa/kelurahan secara berkesinambungan dan komprehensif, yaitu program pembinaan statistik sektoral Desa/Kelurahan Cinta Statistik (Desa/Kelurahan Cantik).

Program Kelurahan Cantik secara umum bertujuan untuk: 1. Meningkatkan literasi, kesadaran, dan peran aktif perangkat desa/kelurahan serta masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan statistik; 2. Standardisasi pengelolaan data statistik untuk menjaga kualitas dan keterbandingan indikator statistik; 3. Optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan data statistik sehingga program pembangunan di desa tepat sasaran; dan membentuk agen-agen statistik pada level desa/kelurahan.