Kompilasi Data Perikanan Tangkap Kabupaten Maluku Barat Daya 2025

Perikanan tangkap merupakan subsektor strategis dalam pembangunan kelautan dan perikanan yang berperan penting dalam penyediaan pangan, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.Pemanfaatan sumber daya ikan yang berkelanjutan memerlukan perencanaan dan pengelolaan yang berbasis pada data dan informasi yang akurat, mutakhir, serta dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, ketersediaan data perikanan tangkap yang terkompilasi secara sistematis menjadi kebutuhan mendasar bagi pemerintah pusat maupun daerah. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 menegaskan bahwa pengelolaan perikanan dilaksanakan berdasarkan prinsip keberlanjutan dan berwawasan lingkungan serta didukung oleh sistem informasi dan data perikanan. Pemerintah berkewajiban menyelenggarakan pengumpulan dan pengelolaan data perikanan sebagai dasar perumusan kebijakan, pengendalian pemanfaatan sumber daya ikan, dan pengawasan kegiatan perikanan.Sejalan dengan hal tersebut, kebijakan Satu Data Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 dan diturunkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2020 tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan, mengamanatkan agar data disusun secara terstandar, terpadu, dan dapat dibagipakaikan antar-instansi. Kompilasi data perikanan tangkap menjadi instrumen penting untuk mewujudkan keseragaman data produksi, armada penangkapan, alat penangkapan ikan.

Kegiatan kompilasi data perikanan tangkap bertujuan untuk menghimpun dan menyusun data perikanan tangkap secara terstandar, terpadu, dan akurat sebagai dasar penyediaan informasi statistik perikanan yang andal, mendukung perumusan kebijakan pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan, serta meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian, danevaluasi pembangunan sektor perikanan tangkap.