Kompilasi Data Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi Tengah 2023

Kegiatan Pendataan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi Tengah mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, pasal 17 menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memiliki wewenang dalam menyusun dan menyediakan basis data Perumahan dan Kawasan Permukiman pada tingkat Provinsi. Basis data perumahan merupakan komponen terpenting untuk analisa dalam menentukan pilihan kebijakan atau memutuskan program penyelenggaraan perumahan yang akan dilkasanakan oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah khususnya bidang Perumahan sehingga mengarahkan target yang menjadi sasaran dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi bidang perumahan
Penyusunan Database Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi Tengah Tahun 2022 merupakan pemutakhiran database yang melibatkan seluruh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten/Kota sehingga dapat disepakati bersama SATU DATA PERUMAHAN SULAWESI TENGAH. Database ini memiliki beberapa kelompok data yakni data umum (jumlah penduduk dan kepala keluarga), data kawasan permukiman (luas wilayah, luas wilayah permukiman dan luas wilayah perumahan kumuh dan permukiman kumuh), data perumahan (jumlah rumah, rumah layak huni, rumah tidak layak huni dan kebutuhan rumah/backlog), serta data spesifik permukiman kumuh (jumlah rumah tidak layak huni, jumlah rumah tangga miskin ekstrim dan jumlah balita stunting dalam kawasan kumuh). Selain melakukan publikasi melalui buku, Database Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi Tengah Tahun 2022 juga dapat diakses melalui aplikasi SIPERKIM BANUATA pada link http://databaseperkimtan.sultengprov.go.id

Kegiatan Pendataan Perumahan Sulawesi Tengah bertujuan menyediakan basis data perumahan yang digunakan untuk kebutuhan perencanaan, penyediaan/pemanfaatan perumahan sesuai amanat Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 seperti berikut: 1. Untuk Pemerintah Provinsi, data dibutuhkan dalam menyusun RP3KP lintas Kabupaten/Kota mengalokasikan dana dan/atau biaya pembangunan untuk mendukung terwujudnya perumahan bagi MBR serta menfasilitasi penyediaan perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat terutama bagi MBR 2. Untuk Pemerintah Kabupaten/Kota data dibutuhkan dalam menyusun RP3KP Kabupaten/Kota, melaksanakan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman, mengalokasikan dana/atau biaya pembangunan untuk mendukung terwujudnya perumahan bagi MBR dan menfasilitasi penyediaan perumahan dan permukiman bagi masyarakat terutama bagi MBR