Kompilasi Data Perkawinan Penduduk Non Muslim Kota Tegal 2024

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/kota yang selanjutnya disebut Disdukcapil kabupaten/kota adalah perangkat daerah kabupaten/kota selaku instansi pelaksana yang membidangi urusan administrasi kependudukan.
Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menimbang bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, maka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila Dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk dan/atau warga negara Indonesia yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana, sedangkan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
Dalam konteks perkawinan, terdapat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menjadi dasar bagi pencatatan perkawinan. Setiap pasangan yang baru saja menikah wajib membuat akta perkawinan. Akta perkawinan merupakan dokumen penting sebagai bukti peristiwa nikah yang sah dan mendokumentasikan pernikahan dengan pasangan. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur Perubahan Terhadap Undang-undang Perkawinan Sebelumnya, di dalamnya termasuk ketentuan mengenai hak dan kewajiban penduduk, serta penerbitan akta perkawinan.

Untuk mendapatkan jumlah data perkawinan penduduk non-muslim di Kota Tegal.