Kompilasi Data Kependudukan Kabupaten Ketapang 2025

Untuk menunjang penyusunan perencanaan pembangunan yang baik, dibutuhkan data dan informasi kependudukan yang lengkap dan akurat, yang meliputi jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, budaya, agama, serta lingkungan penduduk. Agar pembangunan dapat berjalan secara efisien dan tepat sasaran, serta berkesinambungan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk dibutuhkan data kependudukan yang lengkap dan akurat. Dengan kata lain, perencanaan pembangunan yang baik harus aspiratif terhadap data kependudukan dan memandang data kependudukan sebagai data yang sangat penting. Sejalan dengan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 mengamanatkan agar pembangunan di bidang kependudukan juga dilakukan melalui pembangunan sistem informasi administrasi kependudukan, yang bertujuan untuk menyediakan data dan informasi kependudukan skala nasional, provinsi dan kota/kabupaten yang dapat dijadikan acuan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan serta untuk memenuhi kebutuhan informasi kependudukan, Pemerintah Kabupaten Ketapang, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang menyusun buku Profil Perkembangan Kependudukan yang bersumber dari data kependudukan bersih (DKB) semester 2 tahun 2025, data registrasi administrasi kependudukan kabupaten ketapang pada siak terpusat sebagai hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, serta data yang dihimpun dari instansi terkait.

- Meningkatkan kecepatan dan ketepatan pelayanan masyarakat yang membutuhkan informasi maupun produk-produk kependudukan - Terbentuknya keseragaman pola nasional dalam hal pendataan, penyajian data kependudukan maupun pelaporan maupun pelaporan yang mengacu pada elemen dasar kependudukan yang baku - Memudahkan dalam mengetahui jumlah penduduk yang lebih akurat - Sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan dan evaluasi pemerintah dalam bidang kependudukan