Kompilasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung 2025

Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Sekretaris Daerah melaksanakan Program penunjang urusan pemerintahan daerah, program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat dan program perekonomian dan Pembangunan yang dibantu oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan serta Asisten Administrasi Umum.

Kepala bagian tata pemerintahan merupakan bagian dari asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah. Secara khusus fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah sebagai salah satu tugas kepala bagian tata pemerintahan melaksanakan salah satu sub kegiatan menyusun bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah atau yang biasa disebut LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, LPPD disampaikan oleh Bupati kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan dilaksanakan melalui sistem informasi elektronik secara daring.

Kepala daerah menyusun LPPD berdasarkan format yang telah ditetapkan oleh Menteri dan dilaksanakan melalui penyelenggaraan
pengumpulan dan pengolahan data yang diperlukan sesuai dengan indikator kinerja dalam LPPD. Selanjutnya data yang dituangkan dalam LPPD wajib diverifikasi atau divalidasi oleh inspektorat daerah yang bersangkutan. LPPD yang disusun oleh pemerintah daerah digunakan sebagai dasar dilakukannya Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan penilaian, perumusan kebijakan, dan pembinaan yang dilakukan oleh kementerian/Lembaga pemerintah non kementerian.

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan dalam rangka mewujudkan sinergitas penyiapan, perumusan, pengoordinasian, penyusunan dan pemantauan serta evaluasi kebijakan bidang otonomi daerah dalam perspektif penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kegiatan ini bertujuan untuk : Tersusunnya LPPD sesuai dengan pewaktuan dan format sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan; Meningkatnya Kualitas LPPD Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung; Meningkatnya tren capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung.