Kompilasi Data Penyusunan Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Sumbawa 2024

Dalam rangka peningkatan kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Sumbawa, diperlukan perumusan kebijakan kependudukan yang tepat sasaran dan berkelanjutan. Perumusan kebijakan tersebut hanya dapat dilakukan apabila didukung oleh data dan informasi yang akurat, mutakhir, serta dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, penyediaan gambaran umum profil kependudukan Kabupaten Sumbawa secara periodik menjadi hal yang penting sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dan penyusunan program pembangunan yang berbasis bukti (evidence-based policy making).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, baik yang berkaitan dengan kependudukan, potensi sumber daya daerah, maupun informasi kewilayahan lainnya. Sejalan dengan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengamanatkan bahwa data penduduk yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan tersimpan dalam database kependudukan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan.

Pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Kabupaten Sumbawa, berkewajiban melakukan pengolahan data kependudukan dengan mempertimbangkan kondisi daerah masing-masing melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Data tersebut kemudian disajikan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di berbagai sektor. Sebagai wujud dari pelaksanaan kewajiban tersebut, Pemerintah Kabupaten Sumbawa telah menyelenggarakan pendaftaran dan pemutakhiran data penduduk secara berkelanjutan, yang diharapkan dapat menghasilkan data sektoral berkualitas untuk mendukung peningkatan kualitas pembangunan manusia di wilayah Kabupaten Sumbawa.

(1) Alat untuk memahami informasi struktur data kependudukan; (2) Pedoman sebagai dasar perencanaan berbasis evidence base policy making; (3) Bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan; (4) Cerminan hasil pembangunan dan sebagai bahan untuk perencanaan pembangunan berikutnya; (5) Feedback bagi pemerintah daerah untuk dapat mendorong peningkatan, penguatan dan kemampuan Dinas Dukcapil sebagai penyelenggara pendaftran penduduk dan pencatatan sipil.