Kompilasi Data Realisasi PMA/PMDN yang menjadi kewenangan Provinsi Jawa Timur 2025

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
Dalam mewujudkan pembangunan nasional, pemerintah masih belum mampu mendanai seutuhnya kebutuhan pembiayaan yang diperlukan. Oleh sebab itu, pemerintah memerlukan bantuan dari luar negeri. Bantuan Tersebut yaitu berupa investasi dari negara asing dan hal tersebut berpengaruh terhadap perekonomian di Indonesia.
Penanaman modal atau investasi dalam suatu daerah berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan investasi di setiap wilayah Indonesia berkembang secara dinamis mengikuti pertumbuhan ekonomi. Perkembangan investasi di setiap wilayah berbeda-beda tergantung pada kemampuan daerah dalam menciptakan iklim investasi di wilayahnya. Untuk mengetahui perkembangan investasi disetiap wilayah diperlukan adanya data penanaman modal asing untuk menganalisis perkembangan.

Untuk mengetahui nilai investasi pada masing-masing sektor maupun lokasi di Jawa Timur dan sebagai capaian kerja investasi serta upaya untuk merencnakan dan merumuskan kebijakan penanaman modal pada kegiatan yang akan datang.