Kompilasi Data Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan Dasar dalam Pemenuhan Laporan LPPD 2024

Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyediakan layanan sosial bagi masyarakat, terutama bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, dan gelandangan pengemis, berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan terkait lainnya yang mengatur tentang kesejahteraan sosial.

Dengan adanya data yang lengkap dan terperinci, pemerintah daerah dapat mengevaluasi efektivitas program kesejahteraan sosial yang telah berjalan, serta meningkatkan kualitas layanan sosial yang diberikan kepada penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, dan gelandangan pengemis. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu dalam kelompok rentan mendapatkan layanan yang optimal sesuai dengan kebutuhannya. Dengan adanya data yang lebih terperinci, kegiatan ini bertujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan alokasi anggaran dalam program bantuan sosial. Pemerintah dapat lebih efisien dalam menyalurkan bantuan, baik dalam bentuk finansial, logistik, maupun pelayanan kesehatan dan pendidikan. kompilasi data ini berfungsi sebagai langkah strategis pemerintah daerah dalam mewujudkan layanan sosial yang efektif, efisien, dan berbasis kebutuhan untuk meningkatkan kualitas hidup kelompok rentan serta memastikan kesejahteraan sosial yang lebih baik bagi seluruh lapisan masyarakat.