Kompilasi data peta ketahanan dan kerentanan pangan Kabupaten Ciamis 2025

1. Mandat Undang-Undang: Amanat dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah mewajibkan pemerintah pusat serta daerah menyusun sistem informasi pangan yang terintegrasi.
2. Kebutuhan Data Akurat: Pemerintah memerlukan data komprehensif mengenai kantong-kantung kemiskinan dan wilayah yang rentan mengalami kekurangan gizi atau rawan pangan.
3. Tiga Aspek Utama: Analisis peta ini dilatarbelakangi oleh pilar ketahanan pangan yang mencakup aspek ketersediaan pangan, akses atau keterjangkauan ekonomi, serta pemanfaatan pangan.

1. Identifikasi Wilayah: Mengetahui secara cepat dan akurat lokasi daerah yang tahan pangan maupun yang masuk kategori rentan dan sangat rentan (prioritas rawan pangan). 2. Ketepatan Program: Memberikan rekomendasi strategis bagi pembuat kebijakan agar intervensi program pemerintah, bantuan sosial, dan alokasi anggaran menjadi lebih tepat sasaran. 3. Pencegahan Dini: Menjadi sarana monitoring berkala untuk mencegah krisis pangan, menurunkan angka kemiskinan, serta mendukung target pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals / SDGs) tanpa kelaparan.