Kompilasi Data Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan atau Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) Kabupaten Sumba Tengah 2024

Ketentuan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Pasal 7S Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi,yang dapat digunakan untuk perencanaan, pemantauan dan evaluasi, stabilisasi pasokan dan harga pangan serta pengembangan sistem peringatan dini terhadap masalah pangan dan kerawanan pangan dan gizi. Informasi tentang ketahanan dan kerentanan pangan penting untuk menjadi acuan bagi para pembuat keputusan dalam penentuan kebijakan, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk lebih memprioritaskan intervensi dan program berdasarkan kebutuhan dan potensi dampak kerawanan pangan yang tinggi. Dalam rangka menyediakan informasi ketahanan pangan yang akurat dan komprehensif, disusunlah peta ketahanan dan kerentanan pangan sebagai instrumen untuk pemantauan ketahanan pangan wilayah. Peta ketahanan dan kerentanan pangan nasional disusun sejak tahun 2002 bekerja sama dengan World Food Programme (WFP). Kerja sama tersebut telah menghasilkan peta kerawanan pangan (food insecurity atlas) pada tahun 2005. Kemudian pada tahun 2009 diluncurkan peta ketahanan dan kerentanan pangan, selanjutnya sejak tahun 2018 peta ketahanan dan kerentanan pangan dilakukan pembaharuan setiap tahun. Sebagai tindak lanjut penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan asional disusun peta ketahanan dan kerentanan pangan provinsi dengan analisis sampai tingkat kecamatan dan peta ketahanan dan kerentanan pangan kabupaten/kota dengan analisis sampai tingkat desa. Dengan demikian, permasalahan pangan dapat dideteksi secara cepat sampai level yang paling bawah. Peta ketahanan dan kerentanan pangan selanjutnya dimanfaatkan dan digunakan untuk (1) dasar perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang pangan, dan (2) penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan di bidang pangan. Dengan adanya perubahan kelembagaan sesuai Peraturan Presiden Nomor 66 Tan?n 2021, mulai tahun 2022 supervisi penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan kabupaten/kota dilakukan oleh Badan Pangan Nasional. Sebagai dasar pelaksanaan penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan telah terbit Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan. Peraturan tersebut membenkan arahan dan pedoman bagi pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan. Petunjuk teknis ini merupakan penjabaran langkah operasional Peraturan Badan tersebut Pemutakhiran yang dilakukan Badan Pangan Nasional dalam penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan pemerintah daerah kabupaten/kota antara lain: (1) pemutakhiran form analisis, (2) perbaikan definisi indikator, (3) perluasan sumber data indikator, dan (4) teknik pemetaan. Dengan demikian, diharapkan penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan kabupaten/kota dapat lebih tepat dan akurat sesua dengan kondisi aktual ketahanan pangan wilayah.Dalam rangka memperluas pemanfaatan peta ketahanan dan kerentanan pangan, Badan Pangan Nasional meluncurkan portal FSVA interaktif yang memuat Informasi ketahanan pangan wilayah kabupaten/kota yang dapat diakses secara daring oleh seluruh pemangku kepentingan dalam penanganan kerawanan pangan.

Memberikan petunjuk bagi petugas pemerintah daerah kabupaten/kota dalam menyusun peta ketahanan dan kerentanan pangan; dan meningkatkan kemampuan petugas pemerintah daerah kabupaten/kota untuk melakukan analisis ketahanan pangan wilayah.