Kompilasi Profil Kependudukan 2024

Untuk mendukung perencanaan dan pelayanan, salah satu data utama yang perlu disediakan adalah data kependudukan. Data kependudukan ini menjadi dasar dalam memperhitungkan proyeksi kebutuhan ke depan dalam berbagai aspek. Data kependudukan dalam pelayanan publik memiliki fungsi antara lain untuk penerbitan surat izin mengemudi, izin usaha, pelayanan wajib pajak, pelayanan perbankan, pelayanan penerbitan sertifikat tanah, asuransi, jaminan kesehatan masyarakat, dan jaminan sosial tenaga kerja. Dalam bidang perencanaan pembangunan antara lain dapat berfungsid dalam perencanaan pendidikan, perencanaan kesehatan, perencanaan tenaga kerja, dan perlindungan sosial dalam penanggulangan kemiskinan. Kemudian dalam bidang politik, data kependudukan erat kaitannya untuk menentukan menetapkan jumlah pemilih. Pengelolaan data kependudukan diatur melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Data kependudukan merupakan data yang di dalamnya terdapat karakteristik jumlah, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, kondisi kesejahteraan, yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, budaya, agama serta lingkungan. Karakteristik data kependudukan tersebut dapat dimanfaatkan oleh pemerintah maupun non pemerintah dikarenakan penduduk tidak hanya sebagai pelaku pembangunan, namun juga menjadi sasaran dan penerima manfaat dari pemabangunan itu sendiri. Agar data kependudukan dapat memberikan manfaat, maka data perlu dikelola dengan baik. Sistem informasi administrasi kependudukan yang dikembangkan saat ini menjadi wadah besar dalam pengelolaan data kependudukan. Sistem informasi ini menjadi database kependudukan yang di dalamnya terdapat data perorangan berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK). Informasi data kependudukan ini dapat diakses baik secara terbatas maupun luas. Data kependudukan secara umum setiap orang dapat mengaksesnya, namun untuk kepentingan tertentu atau akses terhadap data yang bersifat individual dilakukan melalui mekanisme perizinan tertentu yang sudah diatu melalui Mendagri. Akses terhadap data kependudukan diberikan kepada lembaga pengguna dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, penelitian, perencanaan pembangunan, dan atau penegakan hukum. Untuk mendukung penggunaan data kependudukan dalam berbagai kegiatan pembangunan secara luas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya berupaya menyediakan dalam bentuk Profil Kependudukan Kabupaten Pidie Jaya. Dalam profil kependudukan tersebut, data diolah dan disajikan berdasarkan aspek kuantitas dan kualitas penduduk, aspek kepemilikan dokumen kependudukan, dan memberikan informasi mengenai proyeksi pertumbuhan penduduk untuk lima tahun ke depan. Selain itu, dalam profil yang disajikan juga memberikan informasi mengenai berbagai inovasi bidang layanan kependudukan dalam rangka meningkatkan kualitas data kependudukan di Kabupaten Pidie Jaya. Dengan adanya profil data kependudukan ini, diharapkan akan memberikan informasi bagi perangkat daerah maupun stakeholder lainnya dalam menyusun perencanaan dan kebijakan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Pidie Jaya.

Maksud dari Penyusunan Profil Kependudukan Kabupaten Pidie Jaya adalah tersedianya data dan informasi tentang Kependudukan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2024. Adapun tujuan dari penyusunan Profil Kependudukan Kabupaten Pidie Jaya ini adalah menyajikan data kependudukan dan memberikan gambaran kondisi, perkembangan serta proses kependudukan yang dapat dijadikan sebagai salah satu informasi dalam penentuan kebijakan dan perencanaan pembangunan Kabupaten Pidie Jaya di masa yang akan datang.