Kompilasi Data Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupateh Kulon Progo 2024

3.1. Latar Belakang Kegiatan:
Latar Belakang Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo. Bahwa dari Hasil evaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2022 menunjukkan adanya beberapa indikator tujuan dan sasaran daerah yang memerlukan perhatian serius. Persoalan kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Kabupaten. Meskipun angka kemiskinan mengalami penurunan 1,99% dari 18,38% pada tahun 2021 menjadi 16,39% pada tahun 2022, namun Kabupaten Kulon Progo menjadi Kabupaten dengan persentase kemiskinan tertinggi di DIY. Persoalan lain adalah pemerataan pendapatan yang ditunjukkan dengan Gini Ratio yang melebar dari 0,367 menjadi 0,3801. Persoalan belum optimalnya upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia juga ditunjukkan dengan indikator Angka Melek Huruf, Angka Kematian Ibu, dan Angka Kematian Bayi yang belum mencapai target sebagaimana ditetapkan.
Permasalahan dan kondisi yang dihadapi pada tahun 2022 tersebut menjadi perhatian dalam menentukan fokus pembangunan tahun 2024, yaitu Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, Perwujudan Kawasan Aerotropolis sekitar Bandara Internasional Yogyakarta, dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah. Sebagai upaya untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) maka disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024. Hal ini juga untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sebagai dokumen rencana tahunan daerah, RKPD Tahun 2024 mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kedudukan dari RKPD ini, diantaranya adalah:
a. Merupakan penjabaran tujuan, sasaran dan program daerah yang telah ditetapkan dalam RPD 2023-2026 ke dalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah.
b. Memuat acuan operasional tahunan bagi seluruh Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) program dan kegiatan pembangunan Perangkat Daerah.
c. Menjadi acuan bagi Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024.
d. Bahan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

3.1. Tujuan Kegiatan: Tujuan disusunnya RKPD tahun 2024 adalah untuk: 1. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2024 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2024 antara DPRD Kabupaten Kulon Progo dengan Bupati Kulon Progo yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2024; 2. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional; 3. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah; 4. Menjadi pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah; 5. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan; 6. Menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD; 7. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi.