Analisis Hasil Kompilasi Data Kepuasan Penerima Layanan Kepegawaian 2024

Dalam mengamanatkan UU No. 25 tahun 2009 maupun PP No. 96 Tahun 2012 maka disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) menjadi suatu agenda yang harus diterapkan oleh semua instansi penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya mengukur kinerja dan kualitas pelayanan publik secara terus-menerus dan berkelanjutan. Dalam bagian pengantar Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyatakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus dan berkelanjutan oleh semua jajaran aparatur negara pada semua tingkatan.
Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan, Kementerian PAN RB menetapkan kebijakan tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap unit pelayanan instansi pemerintah. Instrumen IKM ini juga diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menilai secara obyektif dan periodik terhadap perkembangan kinerja unit pelayanan publik. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik akan diukur berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan.
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Blitar sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan daerah dan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mengemban tugas pokok dan fungsi dalam hal manajemen kepegawaian. Didalam penyelenggaraan manajemen kepegawaian, terdapat penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat (ASN) pengguna layanan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yaitu berupa pelayanan administrasi kepegawaian.
Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar sebagai salah satu penyedia layanan publik di Provinsi Jawa Timur, maka perlu diselenggarakan survei tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017, maka telah dilakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat. Hasil SKM yang didapat merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat. Dengan elaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif.
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai penyelenggara layanan kepegawaian dilingkungan Pemerintah Kota Blitar menginginkan ASN dilingkungan Pemerintah Kota Blitar merasa puas terhadap layanan administrasi kepegawaian yang diberikan. Untuk mengetahui apakah masyarakat pengguna layanan telah merasa puas, diperlukan sebuah instrument atau alat untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat tersebut. Salah satu instrument untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat adalah berupa Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Untuk mengetahui bagaimana kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) tahun 2023.
Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi.

(1) Untuk mengetahui penilaian secara obyektif penerima layanan terhadap kinerja dan kualitas pelayanan publik di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Blitar. (2) Mendapatkan feed back / umpan balik atas kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sebagai bahan tidaklanjut upaya perbaikan kualitas pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar secara berkesinambungan. (3) Sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih baik dalam artian pelayanan yang lebih efektif, efisien dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.