Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2026 2026

Kualitas Pelayanan Publik Merupakan Sebuah Indikator Utama Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik, Mulai Pemerintah Pusat Hingga Pemerintah Daerah. Salah Satu Upaya Yang Harus Dilakukan Untuk Mengetahui Sejauh Mana Pelayanan Publik Itu Dilaksanakan Dengan Baik Adalah Dengan Melakukan Pengukuran Tangkat Kepuasan Penerima Layanan Atau Survei Kepuasan Masyarakat. Kepuasan Penerima Pelayanan Dicapai Apabila Penerima Pelayanan Memperoleh Pelayanan Sesuai Dengan Yang Dibutuhkan Dan Diharapkan. Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Perlu Dilakukan Evaluasi Untuk Perbaikan Pelayanan Publik Secara Berkelanjutan. Evaluasi Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Ini Dilaksanakan Dalam Bentuk Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat. Survei Kepuasan Masyarakat Dilakukan Kepada Pengguna Layanan Untuk Mengukur Tingkat Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Yang Diberikan Oleh Penyelenggara Pelayanan Publik. Menindaklanjuti Pemenuhan Hak Dan Kebutuhan Dasar Masyarakat Dalam Kerangka Pelayanan Publik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo Pada Periode 02januari 2025 - 29 Desember 2025 Ini Melakukan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik Melalui Pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat. Kegiatan Ini Diharapkan Dapat Menjadi Salah Satu Tolok Ukur Keberhasilan Unit Kerja Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat Sehingga Dapat Ditetapkan Kebijakan-kebijakan Ataupun Program-program Yang Efektif Dan Tepat Sasaran.

1. Mendapatkan Data Dan Informasi Mengenai Seberapa Besar Tingkat Kepuasan Masyarakat Melalui Pelayanan Yang Diberikan Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo;2. Mendapatkan Feedback/umpan Balik Atas Kinerja Pelayanan Yang Diberikan Kepada Masyarakat Guna Perbaikan Dan Peningkatan Kinerja Pelayanan Secara Berkesinambungan;3. Mengukur Secara Berkala Sejauh Mana Penyelenggaraan Pelayanan Publik Yang Telah Dilaksanakan Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo; 4. Menjadi Bahan Perbaikan Kinerja Layanan Pada Periode Berikutnya, Dan Penetapan Kebijakan Terkait Peningkatan Kualitas Pelayanan.