Kompilasi Data Barang Milik Daerah Kecamatan Cikancung 2026

**Barang Milik Daerah (BMD) merupakan komponen penting dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. Pengelolaan BMD harus dilakukan secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kecamatan Cikancung memiliki berbagai aset sarana pelayanan publik serta perlengkapan lainnya yang memerlukan pengelolaan secara sistematis untuk mendukung optimalisasi pelayanan kepada masyarakat. Pengelolaan BMD yang belum sepenuhnya terdokumentasi dan terintegrasi secara optimal berpotensi menimbulkan ketidaktepatan data aset, hambatan dalam pemanfaatan, serta risiko ketidaksesuaian dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan penguatan tata kelola BMD melalui penataan administrasi, inventarisasi yang akurat, serta pemanfaatan aset yang tepat guna agar BMD dapat memberikan nilai manfaat maksimal, mendukung kinerja perangkat daerah, dan mewujudkan prinsip good governance di lingkungan Kecamatan Cikancung.**

Tujuan dari kegiatan Kompilasi Data Barang Milik Daerah (BMD) ini adalah: 1. Menyelenggarakan pendataan, pencatatan, inventarisasi, dan pemutakhiran data BMD secara berkala, lengkap, akurat, dan terintegrasi pada Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung; 2. Mewujudkan tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah, mulai dari perencanaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, hingga penghapusan aset daerah; 3. Menyusun dan memperbarui Data Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) sebagai dasar perencanaan dan penganggaran kebutuhan barang pada tahun berikutnya; 4. Melakukan pengecekan fisik (stock opname) terhadap barang persediaan dan aset tetap, guna memastikan kesesuaian antara data administrasi dengan kondisi riil di lapangan; 5. Memperbarui Kartu Inventaris Barang (KIB) A sampai dengan F sebagai dasar administrasi pengelolaan aset daerah yang tertib dan akuntabel; 6. Menyediakan data statistik sektoral BMD yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai bahan penyusunan laporan keuangan daerah; 7. Mendukung penerapan Kebijakan Satu Data Indonesia di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung melalui integrasi data aset daerah; 8. Meningkatkan kualitas pengambilan keputusan pimpinan berbasis data aset yang akurat dan mutakhir.