Kompilasi Data Indeks Inovasi Daerah Kota Tangerang 2026

Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri mendorong pemerintah daerah untuk terus berinovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini sejalan dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang tertuang dalam pasal 388 ayat (9) dan ayat (11) menyatakan bahwa “pemerintah pusat memberikan penilaian terhadap inovasi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah” dan “pemerintah pusat memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada pemerintah daerah yang berhasil melaksanakan inovasi”. Sebagai bentuk penjabaran dari perundangan tersebut maka diterbitkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah adalah sebagai petunjuk pelaksanaan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan praktik-praktik inovatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah menjadi pedoman pelaksanaan inovasi di tingkat daerah. Inovasi Diharapkan menjadi katalisator dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola Pemerintahan. Oleh karena itu, Kompilasi Data Indeks Inovasi Daerah menjadi penting untuk memberikan gambaran tentang capaian inovasi dan memotivasi daerah dalam berinovasi.
Praktik inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut, tentunya perlu diperkuat dengan upaya dan langkah-langkah strategis agar inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi hal yang masif untuk dapat diterapkan. Upaya menumbuhkembangkan dan menyebarluaskan praktik- praktik inovasi yang baik secara kontinu perlu dilakukan dengan cara memotivasi dan memacu kreativitas pemerintah daerah untuk melakukan inovasi dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan didaerahnya. Untuk itu, langkah awal yang dilakukan salah satunya adalah melalui penilaian inovasi daerah melalui supervisi secara periodik dan berkelanjutan, sehingga didapatkan gambaran bagaimana praktik-praktik penyelenggaraan inovasi diselenggarakan oleh pemerintah daerah berikut dampaknya.
Dalam rangka menindaklanjuti hal tersebut, Kementerian Dalam Negeri melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri diberikan amanat untuk melaksanakan Penilaian Inovasi Daerah yang ditetapkan sebagai salah satu Program Prioritas Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025. Sebagai salah satu bentuk implementasi dari upaya memotivasi serta memacu kreativitas pemerintah daerah untuk melakukan praktik-praktik yang inovatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kemendagri, melalui fungsi pembinaannya, terus mendorong pemerintah daerah untuk melahirkan ide gagasan berupa inisiatif inisiatif baru inovasi yang selanjutnya dilakukan uji coba inovasi sampai pada proses keberhasilan uji coba yang kemudian diterapkan dengan perda dan perkada Kompilasi Data Indeks Inovasi Daerah merupakan upaya strategis untuk mendorong pemerintah daerah agar terus berinovasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. Diharapkan, melalui penilaian dan pemberian penghargaan ini, pemerintah daerah semakin termotivasi untuk menerapkan praktik-praktik inovatif yang berdampak positif bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Peningkatan jumlah inovasi yang dilaporkan oleh pemerintah daerah menunjukkan komitmen yang kuat dalam menciptakan perubahan positif. Namun, agar evaluasi dan penghargaan terhadap inovasi ini dapat tetap relevan dan akurat, diperlukan pembaruan data yang berkesinambungan. Oleh karena itu, Kompilasi Data Indeks Inovasi Daerah menjadi sangat penting, tidak hanya sebagai alat untuk mendorong kreativitas dan efektivitas pemerintahan daerah tetapi juga sebagai sarana untuk memperbarui dan mengkaji capaian inovasi secara tahunan.
Selain itu, kegiatan Kompilasi Data Indeks Inovasi Daerah Tahun 2026 ini juga merupakan upaya untuk memperbarui data dan capaian inovasi dari tahun sebelumnya. Dengan melakukan pembaruan data secara tahunan, pemerintah dapat memantau perkembangan dan tren inovasi di setiap daerah. Data yang terkini dan akurat sangat penting untuk memastikan bahwa evaluasi dan penilaian yang dilakukan mencerminkan kondisi aktual dan memberikan gambaran yang tepat tentang kemajuan yang dicapai oleh setiap pemerintah daerah dalam bidang inovasi.

Kegiatan penilaian inovasi daerah ini dimaksudkan agar dapat mendorong kompetisi positif antar pemerintah provinsi dan antar pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga dapat diwujudkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan pembangunan, guna terwujudnya kesejahteraan rakyat. Adapun tujuan kegiatan Penilaian dan Pemberian Penghargaan Pemerintah Daerah Inovatif (Innovative Government Award) adalah: 1. Memotivasi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk meningkatkan inovasi dalam pelayanan masyarakat sesuai dengan kategori sangat inovatif, inovatif, serta memotivasi pemerintah daerah kurang inovatif dan tidak dapat dinilai; 2. Mendorong penerapan good governance; 3. Meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap proses-proses inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah; dan 4. Memberikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah yang berhasil menerapkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah secara transparan dalam upaya peningkatan pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah.