Survei luas permukiman kumuh yang ditangani Kabupaten Ciamis 2025

Sehubungan dengan amanat di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Lingkungan Hidup memiliki urusan pemerintahan dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) berupa perbaikan rumah tidak layak huni. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
Perumahan dan permukiman merupakan hak dasar bagi setiap Warga Negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (1) bahwa: setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Sebagai hak dasar yang fundamental dan sekaligus menjadi prasyarat bagi setiap orang untuk bertahan hidup dan menikmati kehidupan yang bermartabat, damai, aman dan nyaman, maka penyediaan perumahan dan permukiman yang memenuhi prinsip layak dan terjangkau bagi semua orang menjadi salah
satu tanggungjawab pemerintah. Dalam Undang-undang No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dijelaskan bahwa salah satu tugas pemerintah yaitu memfasilitasi penyediaan perumahan dan permukiman bagi masyarakat, terutama bagi MBR dengan memberikan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah melalui program perencanaan pembangunan perumahan secara bertahap dan berkelanjutan salah satunya berupa bantuan stimulan perbaikan rumah tidak layak huni.
Rumah tidak layak huni di Kabupaten Ciamis berdasarkan hasil kajian penyusunan rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) masih terdapat sekitar 25 ribu unit rumah tidak layak huni yang tersebar di 27 Kecamatan di Kabupaten Ciamis, di samping itu juga terdapat rumah yang terdampak bencana, seperti bencana pergeseran tanah, kebakaran, gempa bumi dan angin puting beliung yang membutuhkan penanganan.
Menindaklanjuti hal tersebut Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dalam upaya penanganan rumah tidak layak huni dan terdampak bencana tersebut terus berupaya disamping melalui APBD Kabupaten Ciamis, juga mengusulkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta Pemerintah Pusat, disamping itu juga menjalin kerjasama dengan Dinas Sosial, Baznas serta Organisasi lainnya yang peduli terhadap penanganan rumah tidak layak huni.
Dalam penanganan rehabilitasi rumah tidak layak huni membutuhkan peranan dari konsultan individu untuk memverifikasi rumah tidak layak huni maupun rumah yang terkena bencana serta mengkoordinasikan dengan para stakeholder dalam rencana penanganannya. Di samping itu juga konsultan individu berperan dalam supervisi dan pembinaan terhadap tenaga fasilitator lapangan rehabilitasi rumah tidak layak huni yang ditangani Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup baik bersumber dari APBD Kabupaten Ciamis.

Tujuan dari kegiatan ini agar terlaksananya bantuan stimulan perbaikan rumah tidak layak huni tahun anggaran 2025 yang tepat sasaran, tepat penggunaan dan tepat waktu sesuai dengan aturan pemerintah yang berlaku. Terfasilitasinya para penerima bantuan stimulan perbaikan rumah tidak layak huni dalam pelaksanaan peningkatan kualitas rumah di lokasi kelurahan yang ditentukan secara tepat sasaran, tepat penggunaan dan tepat waktu.