Monitoring Pemantauan Media 2023

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Ke Dinas Komunikasi dan Informatikaan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca. Informasi-informasi yang berkembang di masyarakat, termasuk opini publik, tersebar dalam beragam format di berbagai macam media massa, baik dari media elektronik maupun non-elektronik, misalnya media cetak, online, TV, dan kini juga media sosial. Lembaga pemerintahan dan kepala daerah sangat membutuhkan informasi terkini yang akurat mengenai gambaran opini publik dalam mengambil keputusan dan kebijakan serta memberikan informasi kepada publik secara jelas. Dengan demikian, dibutuhkan analisis yang secara cepat dapat mendukung kinerja pengambil keputusan di daerah. Sistem inilah yang mengumpulkan, menganalisis, dan mendistribusikan data dan informasi secara akurat, mudah, terkini, dan andal. Juga dapat diakses setiap waktu di mana saja sesuai dengan kebutuhan yang ada. Sehingga perlu dilaksanakan pemantauan media secara berkala untuk mendukung hal tersebut.

1.Melakukan pemantauan dan analisis informasi melalui media untuk mendukung kinerja lembaga pemerintahan di daerah. 2.Melakukan monitoring media baik elektronik maupun cetak mengenai kegiatan yang dipublikasikan secara terpadu. 3. Sebagai bahan evaluasi dan rekomendasi yang dapat dijadikan strategi program Perangkat Daerah.