KOMPILASI DATA RANHAM DI KABUPATEN MOJOKERTO 2023

berdasarkan perpres nomor 75 tahun 2015 tentanmg ranham, pemerintah daerah wajib menyusun rencana aksi nasional hak asasi manusia dalam melakukan koordinasi dengan sekretariat bersama dan melibatkan peran masyarakat yang dapat dilakukan pada pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dalam kegiatan dan evaluasi dalam kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan ranham 2015-2019 dan ranham adalah dokumen yang memuat sasaran, strategis, dan fokus kegiatan prioritas rencana anksi nasional HAM Indonesia yang digunakan sebagai acuan kementrian, lembaga dan pemerintah daerah dalam melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia di Indonesia

Memberi motivasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan P-5 HAM (Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan, Pemajuan dan Penegakkan Hak Asasi Manusia) Sesuai amanat UUD 1945 pasal 28 I, UU No.39/1999 pasal 71 dan pasal 72 Mengembangkan sinergitas satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal didaerah dalam rangka P5 HAM Memberikan penilaian terhadap STRUKTUR, PROSES dan HASIL capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan P5 HAM