Survei Kepuasan Masyarakat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lingga 2022

Pemerintah dalam beberapa waktu terakhir terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah. Hal ini dikarenakan Negara memiliki kewajiban melayani setiap warga negara untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya. Fungsi utama pemerintah sebagai Pelayan Masyarakat harus dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh Masyarakat. Pemerintah perlu berupaya untuk meningkatkan kualitas berbagai pelayanan publik, sehingga Masyarakat dapat merasakan kehadiran dan kepedulian pemerintah. Untuk itu berbagai terobosan dan perbaikan telah dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanannya, baik itu instansi pemerintah pusat maupun daerah. Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Republik Indonesia yaitu Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pemerintah Kabupaten Lingga perlu menyusun Indeks Kepuasaan Masyarakat sebagai tolak ukur untuk menilai tingkat kulaitas pelayanan. Selain itu, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasaan Masyarakat (SKM). Unit Pelayanan Instansi Pemerintah mewajibkan menyelenggarakan Survei Kepuasaan Masyarakat terhadap Unit Pelayanan informasi Publik. Oleh karena itu, pemerintah daerah Kabupaten Lingga berupaya untuk mengetahui sejauh mana dampak yang dihasilkan dari perbaikan penyelenggara pelayanan publik di wilayah Kabupaten Lingga melalui pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).
Pada tahun 2022 ini Survei Kepuasaan Masyarakat (SKM) Pemerintah Kabupaten Lingga akan menilai kinerja pelayanan publik Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai salah satu bagian dari penyelenggara pelayanan publik di Kabupaten Lingga. Indeks Kepuasaan Masyarakat pada Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat dijadikan sebagai tolak ukur bentuk pelayanan dalam pembuatan Ak.1 (Kartu Kuning) dengan tujuan menekan angka pengangguran serta proses pelayanan pembuatan Ak.1 untuk melihat pelayanan yang masih memerlukan perbaikan dan menjadi pendorong untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan pengukuran kepuasaan masyarakat merupakan elemen penting dalam proses evaluasi kinerja dimana tujuan akhir yang hendak dicapai adalah menyediakan pelayanan yang lebih baik, efisien, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan Masyarakat berdasarkan informasi yang didapatkan dari layanan kinerja Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lingga

Mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan pembuatan Ak.1 (Kartu Kuning) di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lingga. Mengetahui penilaian kinerja pelayanan publik di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lingga menurut masyarakat sebagai pengguna jasa layanan. Mengidentifikasi harapan masyarakat terhadap layanan publik di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lingga pada tahun berikutnya.