Penyusunan Profil Kecamatan Gudo 2024

Pemerintahan Kecamatan saat ini tidak hanya bertugas dalam penyelenggaraan administratif, namun juga upaya untuk mengoptimalkan potensi di wilayahnya. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, bahwa tugas pemerintahan kecamatan melalui camat tidak hanya untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, namun juga untuk melakukan koordinasi dalam beberapa kegiatan, antara lain: (i) kegiatan pemberdayaan masyarakat; (ii) penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; (iii) penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; (iv) pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum; (v) penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; dan (vi) membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang mengatur desa. Selain itu, pemerintah kecamatan juga melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang ada di kecamatan, meliputi: (i) perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat; (ii) fasilitasi perecepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya; (iii) efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat; dan (iv) pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada Bupati/Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Dalam rangka mengoptimalkan potensi kecamatan serta untuk membantu memudahkan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam mempercepat kinerja pembangunan, dibutuhkan penyusunan profile kecamatan. Muatan informasi dalam profile kecamatan mencakup beragam informasi dalam beragam aspek, mulai dari demografi, sosial, ekonomi, keamanan dan ketertiban, sarana prasarana, dan ragam aspek lain pembentuk kinerja pembangunan daerah. Dengan penyusunan profile tersebut, kecamatan diharapkan semakin mempunyai peran strategis di kabupaten/kota, baik dari tugas dan fungsi, organisasi, sumber daya manusia, dan potensi di wilayahnya. Selain untuk kepentingan pembangunan di level kecamatan, penyusunan profile kecamatan juga merupakan salah satu upaya menguatkan kegiatan statistik berbasis konsep metadata. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997, penyelenggaraan statistik di lingkungan pemerintahan dikategorikan sebagai statistik dasar dan statistik sektoral. Statistik dasar adalah kegiatan yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri lintas sektoral, berskala nasional dan makro. Penyelenggaraan statistik dasar menjadi tanggung jawab Badan Pusat Statistik (BPS).Sementara pengertian metadata adalah informasi terstruktur atau kompilasi (inventarisasi) yang mendeskripsikan suatu informasi sehingga menjadikannya mudah ditemukan, digunakan, atau dikelola. Metadata memuat informasi yang menggambarkan atau mendokumentasikan tentang penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral yang diselenggarakan masing-masing Perangkat Daerah (termasuk pemerintahan kecamatan).Kabupaten Jombang adalah salah satu daerah yang berusaha mengoptimalkan peranan statistik bagi penyelenggaraan pemerintahan (termasuk di level pemerintahan kecamatan). Komitmen ini dituangkan dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 22 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Jombang. Komitmen tersebut bertujuan untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagi pakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan.Untuk mempercepat target capaian dari amanah Peraturan Bupati Jombang Nomor 22 Tahun 2021, maka penyusunan profile kecamatan adalah salah satu upaya yang dapat dilakukan sebagai bagian dari penguatan informasi dan integrasi di Satu Data Kabupaten Jombang, sehingga penyusunannya sangat penting untuk segera diwujudkan.

Maksud dari Penyusunan Profile Kecamatan untuk menyusun metadata statistik sektoral secara sistematis dan terstruktur dengan mengacu pada format standar baku pengelolaan metadata statistik sektoral yang akan dituangkan dalam Satu Data Kabupaten Jombang. Penyusunan tersebut berorientasi agar metadata yang dihasilkan dapat mencerminkan penyelenggaraan statistik sektoral yang dilaksanakan masing-masing kecamatan di Kabupaten Jombang. Berdasarkan maksud tersebut, maka terdapat 3 (tiga) tujuan yang akan dicapai, yaitu:Menyediakan informasi dan kompilasi dari kegiatan statistik masing-masing kecamatan dalam bentuk struktur dan format baku yang kemudian dituangkan dalam Satu Data Kabupaten Jombang.Menyediakan dokumen matadata yang memudahkan pencarian dan penggunaan/pengelolaan data statistik sektoral agar dapat digunakan kembali atau dirubah sesuai keperluan untuk menjadi pertimbangan masing-masing kecamatan apakah data seharusnya tetap dipakai, diupdate atau dihapus.Menyediakan dokumen metadata yang memuat kendala/permasalahan dan evaluasi mengenai data statistik sektoral masing-masing kecamatan sebagai input bagi peningkatan kualitas penyusunan program kebijakan masing-masing kecamatan dan termasuk bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang dari hasil statistik sektoral yang sudah dikerjakan.