Metadata Indikator Statistik

Banyaknya kejadian peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia,...

"Banyaknya Sarana kesehatan/bangunan yang dipakai sebagai pusat kesehatan masyarakat untuk wilayah yang lebih kecil, misal di desa/kelurahan. Pustu merupakan sarana kesehatan milik pemerintah ya...

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat).

Banyaknya kerusakan secara fisik yang terjadi pada lingkungan di wilayah tempat terjadinya bencana

Banyaknya kejadian peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia,...

Persentase wilayah blankspot

Jenis-jenis bencana berupa bencana alam dan non-alam

Persentase yang menyatakan banyaknya wilayah yang memiliki ketersediaan infrastruktur yang dihitung dengan perbandingan jumlah wilayah desa dan kelurahan yang memiliki ketersediaan per jenis inf...

Total Penduduk Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan ...

Banyaknya orang yang mengalami kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologis, dan meninggal dunia akibat kecelakaan, bencana, dan/atau kondisi membahayakan manusia.

Banyaknya pelanggaran peraturan daerah/peraturan Kepala Daerah yang dilakukan oleh seseorang, kelompok/lembaga atas dasar kesadaran.

Jumlah ASN yang ada pada suatu wilayah

Banyaknya dugaan masalah gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilakukan pencegahan melalui sosialisasi dan pembinaan

Banyaknya pembentukan satgas linmas di tingkat kabupaten/kota dan satlinmas di tingkat masyarakat

Banyaknya pelanggaran peraturan daerah/peraturan Kepala Daerah yang ditindaklanjuti dan diselesaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan