Proporsi pelaku usaha yang paling tidak memiliki kontak dengan petugas pemerintah dan yang membayar suap kepada seorang petugas, atau diminta untuk membayar suap oleh petugas, selama 12 bulan terakhir

Berdasarkan International Classification of Crime for Statistical Purposes (ICCS), suap didefinisikan sebagai perbuatan menjanjikan, menawarkan, memberi, meminta, atau menerima keuntungan yang tidak semestinya untuk atau dari pejabat publik/pekerja swasta, baik secara langsung maupun tidak, agar orang tersebut bertindak atau tidak bertindak sesuatu dalam melaksanakan tugasnya. Menurut UU Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap, suap didefinisikan sebagai (pasal 2) tindakan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum; (pasal 3) tindakan menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum. Meskipun konsep suap sangat luas, indikator ini hanya berfokus pada bentuk penyuapan tertentu yang lebih mudah terukur (membayar dan/atau meminta suap, baik ketika mengakses layanan sendiri maupun melalui perantara) serta dibatasi hanya untuk pelaku usaha dan terjadi di ruang lingkup sektor publik. Petugas yang dimaksud dalam indikator ini adalah petugas layanan publik yang berstatus sebagai petugas administrasi publik (RT/RW) dan/atau Aparatur Sipil Negara (ASN). Sedangkan pelaku usaha adalah seseorang yang dalam pekerjaan utamanya berstatus berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, dan berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar.

Jumlah pelaku usaha yang mengakses setidaknya satu layanan publik dan membayar melebihi ketentuan dalam 12 bulan terakhir dibagi dengan jumlah pelaku usaha yang mengakses setidaknya satu layanan publik dalam 12 bulan terakhir.