Tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah daerah yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat untuk menjalankan ajaran agamanya

Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat untuk menjalankan ajaran agamanya merujuk pada regulasi atau kebijakan resmi yang secara sistematis membedakan perlakuan terhadap individu atau kelompok berdasarkan agama mereka. Aturan ini dapat meliputi larangan terhadap praktik keagamaan tertentu, pembatasan tempat ibadah, atau kewajiban untuk mengikuti ajaran agama tertentu sebagai syarat untuk mendapatkan layanan atau hak tertentu