Lembaga Penyuluhan Pertanian Kabupaten/Kota

Kelembagaan merupakan keseluruhan pola-pola ideal, organisasi, dan aktivitas yang berpusat di sekeliling kebutuhan dasar. Suatu kelembagaan pertanian dibentuk selalu bertujuan untuk memenuhi berbagai kebutuhan petani sehingga lembaga mempunyai fungsi.
kelembagaan merupakan konsep yang berpadu dengan struktur, artinya tidak saja melibatkan pola aktivitas yang lahir dari segi sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, tetapi juga pola organisasi untuk melaksanakannya.
Keberadaan kelembagaan petani didasarkan atas kerjasama yang dapat dilakukan oleh petani dalam mengelola sumberdaya pertanian, antara lain: (a) pemprosesan (processing), agar lebih cepat, efisien dan murah; (b) pemasaran (marketing), akan meyakinkan pembeli atas kualitas dan meningkatkan posisi tawar petani; (c) pembelian (buying), agar mendapatkan harga lebih murah; (d) pemakaian alat-alat pertanian (machine sharing), akan menurunkan biaya atas pembelian alat tersebut; (e) kerjasama pelayanan (co operative services), untuk menyediakan pelayanan untuk kepentingan bersama sehingga meningkatkan kesejahteraan anggota; (f) bank kerjasama (co-operative bank); (g) kerjasama usahatani (co-operative farming), akan diperoleh keuntungan lebih tinggi dan keseragaman produk yang dihasilkan; dan (h) kerjasa multi tujuan (multi-purpose co-operatives), yang dikembangkan sesuai minat yang sama dari petani. Kegiatan bersama (group action atau co operation) oleh para petani diyakini oleh Mosher (1991) sebagai faktor pelancar pembangunan pertanian. Aktivitas bersama sangat diperlukan apabila dengan kebersamaan tersebut akan lebih efektif dalam mencapai tujuan yang diinginkan bersama.

Undang-undang nomor 12 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro;
Undang-undang nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
Undang-undang nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
Peraturan Mentri Pertanian Republi Indonesia Nomor: 47/Permentan/Sm.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani;
Peraturan Walikota Metro No.03 tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis Daerah Pemerintah Daerah Kota Metro;

Penumbuhan dan pengembangan kelompok tani yang dilaksanakan secara berkisinambungan diarahkan pada upaya peningkatan kelompok tani dalam melaksanakan fungsinya sebagai kelas belajar, wahana kerjasama dan unit produksi sehingga mampu mengembangkan usaha agribisnis dan menjadi organisasi petani yang kuat dan mandiri. Pelaku utama dan pelaku usaha di harapkan dapat membangun usaha tani yang berdaya saing dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan posisi tawarnya untuk itu kemampuan dan kapistas pelaku utama dan pelaku usaha dapat di tingkatkan;

-

Tahun

Waktu Berjalan

Tidak

25 November 2024

02 Januari 2025