INDEKS RASA AMAN 2024

3.1. Latar Belakang Kegiatan:
Hak Rasa Aman dalam pengertian Instrumen Nasional Hak Asasi Manusia; bahwa setiap warga negara Indonesia berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, hak milik, rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat. Apabila kita cermati pengertian Rasa Aman tersebut sangat indah dan sangat nyaman sekali makna yang terkandung di dalamnya. Namun dalam tatanan kehidupan yang senyatanya masih belum mewarnai dan memberikan kesejukan yang dimaknai dari Rasa Aman.1
Maslow (dalam Potter & Perry, 2005) mendefinisikan rasa aman sebagai perasaan terlindungi dari ancaman atau teror dari luar dan dalam dirinya terkait dengan keamanan. Rasa aman merupakan sesuatu kebutuhan yang mendorong individu untuk memperoleh ketentraman, kepastian dan keteraturan dari keadaan lingkungan. Kebutuhan rasa aman tidak sebatas pada keamanan fisik, melainkan juga keamanan yang menyangkut psikologis yang di dalamnya berhubungan dengan jaminan keamanan, stabilitas sistem yang menghindarkan manusia dari rasa cemas, khawatir dan berbagai hal lainnya. Selain itu, Maslow (2010) berpendapat bahwa rasa aman merupakan salah satu kebutuhan yang meliputi kebutuhan untuk dilindungi dan jauh dari sumber bahaya, baik berupa ancaman fisik maupun psikologis.2
Undang-undang dasar 1945 sebagai basic law atau norma hukum tertinggi telah memuat pasal-pasal yang menjamin perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan HAM. Karena letaknya dalam konstitusi, maka ketentuan-ketentuan mengenai HAM harus dihormati dan dijamin pelaksanaanya oleh negara maupun kelompok individu. Dari sekian banyak pasal-pasal yang mengatur perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam UUD 1945. Menurut saya, jaminan HAM yang paling sering dilanggar /disimpangi, baik oleh negara maupun kelompok individu adalah Hak atas Rasa Aman.

Menurut UUD 1945 pada amandemen yang ke-II sudah secara tegas memasukkan hak atas rasa aman ini di dalam pasal 28A-28I. Juga diatur dalam Pasal 30 UU HAM yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.” dan Pasal 35 UU HAM: “Setiap orang berhak hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman dan tentram yang menghormati, melindungi dan melaksakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.”
Oleh karena itu, setiap masyarakat berhak untuk mendapatkan perlindungan dan rasa aman. Pemerintah Pusat dan Daerah wajib memberikan rasa aman tersebut. Dilema rasa aman digambarkan sebagai sebuah siklus yang bermula dari situasi yang dipersepsi genting masyarakat. Sebagai respons terhadap keadaan yang dipandang penuh bahaya itu, masyarakat akan meningkatkan kewaspadaan mereka. Selanjutnya, melihat kewaspadaan masyarakat yang meningkat, polisi juga akan mempertinggi level kesiagaan mereka. Masyarakat yang memasang tinggi-tinggi antenanya serta polisi yang membentangkan luas-luas jangkauan radarnya, akan menciptakan situasi ideal bagi keamanan masyarakat. Kesempatan bagi aksi kejahatan menyempit, ditutup kolaborasi antara masyarakat dan aparat kepolisian.

1. Untuk mengetahui tingkat rasa aman yang dirasakan oleh masyarakat di Kota Madiun; 2.Untuk mengetahui peta variasi aman/keamanan yang dirasakan/dialami masyarakat dan wilayah kerja Pemerintah Kota Madiun; 3. Menjadi bahan kebijakan bagi Pemerintah Kota Madiun dalam rangka membangun iklim/kondisi aman/keamanan yang lebih kondusif; 4. Manfaat akademiknya, menyediakan referensi bagi akademisi, pakar, dan para pemerhati keamanan sebagai bahan kajian lebih lanjut.