Kompilasi Data Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Bantul 2025

Pelayanan publik merupakan salah satu fungsi utama pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pelayanan publik mencakup pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, serta kebutuhan pokok masyarakat, dan pelayanan umum berupa administrasi, barang, serta jasa. Penyelenggaraannya berpedoman pada asas kepentingan umum, kepastian hukum, profesionalitas, keterbukaan, akuntabilitas, ketepatan waktu, dan kemudahan akses. Dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Bantul melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara periodik. Hasil survei dari berbagai unit pelayanan kemudian dihimpun dalam Kompilasi Data Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Bantul, yang menjadi sarana evaluasi dan dasar pengambilan kebijakan guna memberikan pelayanan yang lebih efektif, efisien, dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Tersedianya laporan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat; Teridentifikasinya harapan masyarakat akan pelayanan publik; Terpetakannya perkembangan persepsi dan harapan masyarakat akan pelayanan publik di Kabupaten Bantul setiap tahunnya; Terpetakannya kelemahan dan kekurangan dari masing-masing unit penyelenggara layanan publik; Terpetakannya kesenjangan antara harapan dan persepsi masyarakat akan pelayanan publik; Tersusunnya strategi peningkatan kualitas pelayanan publik dalam penetapan kebijakan terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan publik Tahun 2025; Sebagai ukuran dasar dalam menilai pencapaian kinerja pelayanan pada tahun berikutnya.