Survei Kepuasan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau 2024

Undang-undang
Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan
Pelayanan Publik sebagai upaya
membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel.
Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep
pembangunan berkelanjutan. Serta adanya pelibatan masyarakat juga dapat
mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran.

Dalam
mengamanatkan UU No. 25 tahun 2009 maupun PP No. 96 Tahun 2012 maka disusun
Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei
Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini memberikan
gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam
penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang
diberikan. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik akan
diukur berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta
konsultasi pengaduan.Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi
Kepulauan Riau sebagai salah satu penyedia layanan publik di Provinsi Kepulauan
Riau, maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian
pengguna layanan publik
terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri
PANRB No. 14 Tahun 2017, maka telah dilakukan pengukuran atas kepuasan
masyarakat. Hasil SKM yang didapat merangkum data dan informasi tentang tingkat
kepuasan masyarakat. Dengan elaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan
kualitatif atas pendapat masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang
akurat dan komprehensif.Hasil survei
ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara
layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas
pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka
harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat
terpenuhi.

Tujuan pelaksanaan kegiatan SKM adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap mutu dan kualitas pelayanan administrasi yang telah diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau.