Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta

Tahun Kegiatan
2024

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Sektor Publik Perpajakan dan Regulasi Pasar

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jalan Medan Merdeka Selatan 8-9 Blok G Lt. 3 dan 13

Telepon:	(021)3822658
Faksimile:	(021)3822654
Email:	statistikdki@jakarta.go.id

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
Eselon 2:	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Andriyan
Jabatan:	Kepala Bidang Data Dan Statistik Dinas Kominfotik Provinsi DKI Jakarta
Alamat:	Gedung Balaikota Dki Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan No. 8-9, Blok H Lantai 13,kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat - 10110
Telepon:	0213823253
Faksimile:	0213823253
Email:	diskominfotik.bds@jakarta.go.id

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Peraturan Presiden Ri Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia, Peraturan Gubernur Dki Jakarta Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi, Serta Keputusan Gubernur Dki Jakarta Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Daftar Data Provinsi Dki Jakarta Tahun 2024

Tujuan Kegiatan
Melaksanakan Amanat Yang Terdapat Dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Dan Peraturan Gubernur Dki Jakarta Nomor 37 Tahun 2022 Dalam Hal Penyampaian Data Dan Metadata Kepada Walidata; - Memenuhi Keputusan Gubernur Dki Jakarta Nomor 785 Tahun 2024 Dengan Mengumpulkan Data Yang Sudah Ditetapkan Sebagaimana Tercantum Pada Lampiran Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Daftar Data Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024; - Tersedianya Data Statistik Sektoral Di Lingkungan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta

Rencana Jadwal Kegiatan

Perencanaan Kegiatan

2023-09-01 s.d. 2023-12-31

Desain

2023-09-01 s.d. 2023-12-31

Pengumpulan Data

2024-01-01 s.d. 2025-01-05

Pengolahan Data

2024-01-01 s.d. 2025-01-05

Analisis

2024-01-05 s.d. 2025-01-05

Diseminasi Hasil

2024-02-01 s.d. 2025-01-31

Evaluasi

2024-02-01 s.d. 2025-01-31

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Nama Variabel	Konsep	Definisi	Referensi Waktu
Judul Berita yang Dipublish pada Website Berita Resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Judul Berita	Tajuk yang berisi cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat. (Sumber: KBBI)	Bulanan
Jumlah Dataset di Portal Open Data Provinsi DKI Jakarta	Dataset	Kumpulan data yang terstruktur atau tidak terstruktur, yang digunakan dalam analisis, penelitian, atau pengolahan informasi.	Bulanan
Data Video yang Dipublish pada Website Berita Resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Video	Keterangan yang benar dan nyata yang disajikan dalam bentuk rekaman gambar hidup atau program televisi untuk ditayangkan lewat pesawat televisi. (Sumber: KBBI)	Bulanan
Data Laporan Warga Melalui Aplikasi Interaktif Jakarta Smart City	Laporan Warga	Segala sesuatu yang dilaporkan oleh anggota (keluarga, perkumpulan, dan sebagainya). (Sumber: KBBI)	Bulanan
Data Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Sengketa Informasi Publik	Perselisihan terkait informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. (Sumber: UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik)	Tahunan
Data Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Statistik Sektoral	Statistik yang pemanfataannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan. (Sumber: UU No 16 Tahun 1997 tentang Statistik)	Triwulanan
Data Perangkat Daerah Provinsi yang Telah Menggunakan Layanan Persandian dalam Rangka Pengamanan Informasi Milik Pemerintah	Layanan Persandian	Perihal kegiatan di bidang pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kripto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terkait pada etika profesi sandi. (Sumber: Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah)	Tahunan
Persentase Pemenuhan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	1. Jumlah Permohonan informasi publik yang diselesaikan dibanding dengan jumlah permohonan informasi publik yang diterima 2. Jumlah klarifikasi yang dilakukan terhadap perkembangan isu bersentimen negatif di media massa 3. Jumlah Produk komunikasi yang terpublikasi pada media komunikasi milik Pemprov (RPD)	Triwulan
Data Kepemilikan Sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik. (Sumber: UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik)	Tahunan
Jumlah pemenuhan layanan Teknologi Informatika dan Komunikasi	Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah perangkat daerah yang memberikan Layanan publik/adminstrasi pemerintahan berbasis elektronik (RPD)	Tahunan
Persentase Pemenuhan Data Prioritas	Data Prioritas	Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia. (Sumber: Peraturan Presiden No 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia)	Semester
Persentase Perangkat Daerah Provinsi yang Telah Menggunakan Layanan Persandian dalam Rangka Pengamanan Informasi Milik Pemerintah	Layanan Persandian	Perihal kegiatan di bidang pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kripto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terkait pada etika profesi sandi. (Sumber: Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah)	Tahunan
Jumlah Cakupan Layanan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah simpul integrasi aplikasi layanan perangkat daerah/unit perangkat daerah berbasis elektronik (Pergub 6)	Tahunan
Tingkat Kematangan Pengelolaan dan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	Komunikasi Publik	Satuan : Level. Tingkat Kematangan Pengelolaan dan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik mengukur tahapan perkembangan kapabilitas/kemampuan organisasi pada Indikator 43 SPBE yaitu Indikator Layanan Data Terbuka. Capaian indikator ini diambil dari hasil penilaian Indeks SPBE oleh Kementrian PAN-RB yang dikeluarkan 2 (dua) tahun sekali berdasarkan perhitungan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE.	Dua Tahunan
Tingkat Kematangan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Teknologi Informasi dan Komunikasi	Satuan : Nilai. Tingkat Kematangan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi mengukur tahapan perkembangan kapabilitas/kemampuan organisasi pada 17 indikator pada Indeks SPBE, yaitu : Indikator 1 Tingkat Kebijakan Internal Arsitektur SPBE; Indikator 2 Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pemerintah Daerah; Indikator 4 Tingkat Kematangan Kebijakan Intrenal Pembangunan Aplikasi SPBE; Indikator 5 Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data; Indikator 6 Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah; Indikator 7 Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Layanan Instansi Pemerintah Daerah; Indikator 9 Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK; Indikator 11 Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah; Indikator 12 Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah; Indikator 15 Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE; Indikator 16 Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data; Indikator 17 Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pemerintah Daerah; Indikator 18 Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pemerintah Daerah; Indikator 24 Tingkat Kematangan Penerapan Aset TIK; Indikator 28 Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE; dan Indikator 29 Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE. Indikator 30 Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE, Capaian indikator ini diambil dari hasil penilaian Indeks SPBE oleh Kementrian PAN-RB yang dikeluarkan 2 (dua) tahun sekali berdasarkan perhitungan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE.	Dua Tahunan
Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	Manajemen data	Satuan : Nilai. Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data mengukur tahapan perkembangan kapabilitas/kemampuan organisasi pada 7 indikator pada Indeks SPBE, yaitu : Indikator 1 Tingkat Kebijakan Internal Arsitektur SPBE; Indikator 2 Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pemerintah Daerah; Indikator 11 Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah; Indikator 12 Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah; Indikator 28 Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE; Indikator 43 Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka. indikator 23 tingkat kematangan penerapan manajemen data Capaian indikator ini diambil dari hasil penilaian Indeks SPBE oleh Kementrian PAN-RB yang dikeluarkan 2 (dua) tahun sekali berdasarkan perhitungan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE.	Dua Tahunan
Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam penyusunan perencanaan dan evaluasi pembangunan	data statistik	Satuan : Persen. Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Data Statistik dalam Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan diukur berdasarkan proporsi Perangkat Daerah yang memanfaatkan Data Statistik. Capaian indikator ini dihitung berdasarkan formula = Jumlah Perangkat Daerah yang Menggunakan Data Statistik dibagi Jumlah Seluruh Perangkat Daerah X 100%	Triwulanan
Jumlah Siaran Pers Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Siaran Pers	Jumlah siaran pers terkait program, kegiatan dan kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang disampaikan kepada publik.	Triwulanan

Desain Kegiatan

Kegiatan ini dilakukan
BERULANG

Frekuensi Penyelenggaraan
TAHUNAN

Tipe Pengumpulan Data
LONGITUDINAL_PANEL

Cakupan Wilayah Pengumpulan Data
SEBAGIAN_WILAYAH_INDONESIA

Wilayah Kegiatan

Provinsi	Kabupaten/Kota
DKI JAKARTA	KEPULAUAN SERIBU
DKI JAKARTA	KOTA JAKARTA SELATAN
DKI JAKARTA	KOTA JAKARTA TIMUR
DKI JAKARTA	KOTA JAKARTA PUSAT
DKI JAKARTA	KOTA JAKARTA BARAT
DKI JAKARTA	KOTA JAKARTA UTARA

Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan data sekunder

Sarana Pengumpulan Data
Lainnya : portal satu data

Unit Pengumpulan Data
Lainnya : Organisasi Perangkat daerah

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Supervisi

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
-

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
-

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 0
Pengumpul data/enumerator: 0

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Pengolahan dan Analisis

Tahapan Pengolahan Data
Editing, Coding, Data Entry, Validasi

Metode Analisis
DESKRIPTIF

Unit Analisis
Lainnya : wilayah

Tingkat Penyajian Hasil Analisis
Provinsi

Diseminasi Hasil

Produk Kegiatan yang Tersedia untuk Umum
Tercetak (hardcopy): Tidak
Digital (softcopy): Ya
Data Mikro: Tidak

Rencana Rilis Produk Kegiatan
Tercetak (hardcopy): -
Digital (softcopy): 2025-01-31;
Data Mikro: -

Variabel Kegiatan

Metadata variabel tidak tersedia.

Indikator Kegiatan

Metadata indikator tidak tersedia.