Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Survei Sistem Perlindungan Anak Pada Hukum Adat Kanayatn di Kabupaten Kubu Raya dan Kabupaten Landak

Tahun Kegiatan
2024

Cara Pengumpulan Data
Survei

Sektor Kegiatan
Perlindungan Sosial dan Kesejahteraan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Barat

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. Dr. Sutomo No. 1

Telepon:	0561748881
Faksimile:	0561748881
Email:	litbang@kalbarprov.go.id

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	-
Eselon 2:	Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Barat

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Drs. Suyanto, M.Si.
Jabatan:	Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan
Alamat:	Jl. Dr. Sutomo No.1
Telepon:	0561748881
Faksimile:	-
Email:	litbang@kalbarprov.go.id

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Mengacu pada data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Barat melaporkan bahwa jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat Periode 2019-2023 cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Selanjutnya, jika ditinjau dari kategori usia, dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, persentase korban kekerasan usia anak trendnya selalu lebih tinggi daripada usia dewasa. Trend dimana usia anak-anak menjadi korban kekerasan dengan persentase yang lebih tinggi daripada usia dewasa, berlaku pula hingga tingkat kabupaten seperti di Kabupaten Landak dan Kabupaten Kubu Raya.

Tujuan Kegiatan
Oleh sebab itu, penelitian yang bertujuan untuk mengalisis serta mengukur status keberlanjutan Sistem Penyelengaraan Perlindungan Anak Pada Hukum Adat Dayak Kanayatn ini urgen dilakukan sebagai bagian dari strategi untuk meningkatkan peran Pemerintah guna meninjau kembali relevansi sistem penyelengaraan perlindungan anak pada hukum adat dengan sistem perlindungan anak yang berlaku secara Nasional, khususnya ditinjau dari sisi perencanaan pada Perangkat Daerah (PD) maupun perencanaan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Kunjungan kembali (revisit)

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Ya

Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara dan mitra/tenaga kontrak

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
Diploma IV/S1/S2/S3

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 1
Pengumpul data/enumerator: 8

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Variabel Kegiatan

1. Sub-sistem data dan informasi peradilan adat

   Mekanisme dan perangkat dalam peradilan adat yang berfungsi untuk mencatat, mendokumentasikan, dan mendistribusikan informasi mengenai praktik peradilan adat, guna mendukung transparansi, akuntabilitas, pelestarian pengetahuan lokal.
2. Sub-sistem peradilan adat

   Sistem hukum adat yang secara khusus mengatur mekanisme penyelesaian sengketa atau pelanggaran adat yang dilakukan oleh, terhadap, atau melibatkan anak-anak dalam masyarakat adat. Sub-sistem ini menyesuaikan prinsip-prinsip hukum adat dengan kebutuhan perlindungan dan perkembangan anak sesuai nilai-nilai....
3. Sub-sistem hukum adat

   Sistem hukum adat yang masing-masing memiliki peran dan fungsi tertentu dalam mengatur kehidupan sosial masyarakat adat. Sub-sistem ini saling berinteraksi dan membentuk suatu kesatuan yang utuh dalam praktik hukum adat.

Indikator Kegiatan

1. Norma pada sub-sistem hukum adat

   Aturan atau kaidah sosial yang hidup dan berlaku dalam masyarakat adat, yang bersumber dari kebiasaan, nilai budaya, dan tradisi leluhur, serta berfungsi mengatur perilaku dan hubungan antar anggota masyarakat secara tidak tertulis.