Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi NTT

Tahun Kegiatan
2023

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Keuangan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
K-24.5300.005

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. Raya El Tari NO.52

Telepon:	-
Faksimile:	-
Email:	badankeuanganntt1@gmail.com

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	-
Eselon 2:	Sekretaris Daerah

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Aleksander Lelan, SE, M.M
Jabatan:	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan
Alamat:	Jl. Raya EL Tari No. 52
Telepon:	081339406126
Faksimile:	-
Email:	badankeuanganntt1@gmail.com

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Melakukan kompilasi Data Realisasi APBD Provinsi NTT akan diperoleh gambaran penyerapan anggaran pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Data tersebut sebagai dasar dalam pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah. Pengumpulan data ini mendukung prinsip transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan Program Pengelolaan Keuangan Daerah.

Tujuan Kegiatan
untuk menggambarkan informasi LRA APBD Provinsi NTT dan sebagai bahan evaluasi maupun pengambilan kebijakan strategis di bidang keuangan daerah.

Rencana Jadwal Kegiatan

Perencanaan Kegiatan

2022-01-01 s.d. 2022-12-31

Desain

2022-01-01 s.d. 2022-03-01

Pengumpulan Data

2022-01-15 s.d. 2022-03-01

Pengolahan Data

2022-04-01 s.d. 2022-04-01

Analisis

2022-04-01 s.d. 2022-04-30

Diseminasi Hasil

2022-09-30 s.d. 2022-10-06

Evaluasi

2022-12-31 s.d. 2022-12-31

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Nama Variabel	Konsep	Definisi	Referensi Waktu
Pajak Daerah	Pajak	Kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat	setahun yang lalu
Retribusi Daerah	Retribusi Daeah	Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan	setahun yang lalu
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Pengelolaan Kekayaan Daerah	Bagian laba dari BUMD dan hasil kerja sama dengan pihak ketiga	setahun yang lalu
Lain-lain PAD yang sah	Lain-lain PAD yang sah	Penerimaan Daerah di luar pajak daerah dan retribusi daerah seperti jasa giro dan hasil penjualan aset Daerah	setahun yang lalu
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Pendapatan Transfer	Dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada Daerah untuk dikelola oleh Daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	setahun yang lalu
Pendapatan Hibah	Pendapatan Hibah	Bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	setahun yang lalu
Belanja Pegawai	Belanja Pegawai	Yang dimaksud dengan belanja pegawai antara lain berupa gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan Pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, dan honorarium	setahun yang lalu
Belanja Barang dan Jasa	Belanja Barang dan Jasa	Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan	setahun yang lalu
Belanja Bunga	Belanja Bunga	Yang dimaksud dengan belanja bunga antara lain berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi	setahun yang lalu
Belanja Hibah	Belanja Hibah	Belanja hibah adalah Dana yang diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifattidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah ini dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	setahun yang lalu
Belanja Bantuan Sosial	Belanja Bantuan Sosial	Pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan	setahun yang lalu
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Belanja Modal Peralatan dan Mesin merupakan pengeluaran anggaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan atau penggantian dan peningkatan kapasitas peralatan mesin serta inventaris atau aset kantor yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi (dua belas bualan) sampai dengan peralatan dan mesin yang dimaksud dalam kondisi siap pakai	setahun yang lalu
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Belanja Modal Gedung dan Bangunan merupakan pengeluaran anggaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan atau penggantian termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai dengan gedung dan bangunan yang dimaksud dalam kondisi siap pakai	setahun yang lalu
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan merupakan pengeluaran anggaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, penggantian, peningkatan, pembangunan, pembuatan serta perawatan, termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan, irigasi dan jaringan yang dimaksud dalam kondisi siap pakai	setahun yang lalu
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat ikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai	setahun yang lalu
Belanja Tidak Terduga	Belanja Tidak Terduga	Pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya	setahun yang lalu
Belanja Bagi Hasil	Belanja Bagi Hasil	Dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah	setahun yang lalu
Belanja Bantuan Keuangan	Belanja Bantuan Keuangan	Diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya	setahun yang lalu
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran	setahun yang lalu
Pencairan Dana Cadangan	Pencairan Dana Cadangan	Dana yang bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah kecuali dari DAK, pinjaman daerah, dan penerimaan lain-lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu	setahun yang lalu
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak penerima pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perurndang-undangan.	setahun yang lalu
Pembentukan Dana Cadangan	Pembentukan Dana Cadangan	Dana yang bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah kecuali dari DAK, pinjaman daerah, dan penerimaan lain-lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu	setahun yang lalu
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	Pembayaran pokok utang yang belum cukup tersedia anggaran dalam pengeluaran Pembiayaan sesuai dengan perjanjian	setahun yang lalu

Desain Kegiatan

Kegiatan ini dilakukan
BERULANG

Frekuensi Penyelenggaraan
TAHUNAN

Tipe Pengumpulan Data
CROSS_SECTIONAL

Cakupan Wilayah Pengumpulan Data
SEBAGIAN_WILAYAH_INDONESIA

Wilayah Kegiatan

Provinsi	Kabupaten/Kota
NUSA TENGGARA TIMUR	KOTA KUPANG

Metode Pengumpulan Data
Lainnya : Aplikasi SIPKD

Sarana Pengumpulan Data
Lainnya : Tarikan Data SIPKD

Unit Pengumpulan Data
Lainnya : Badan Keuangan Daerah

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Lainnya : Rekonsiliasi data bersama OPD terkait

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
-

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
-

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 0
Pengumpul data/enumerator: 0

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Pengolahan dan Analisis

Tahapan Pengolahan Data
Data Entry

Metode Analisis
DESKRIPTIF

Unit Analisis
Lainnya : Rekonsiliasi data bersama OPD terkait

Tingkat Penyajian Hasil Analisis
Provinsi

Diseminasi Hasil

Produk Kegiatan yang Tersedia untuk Umum
Tercetak (hardcopy): Ya
Digital (softcopy): Ya
Data Mikro: Tidak

Rencana Rilis Produk Kegiatan
Tercetak (hardcopy): 2022-10-07;
Digital (softcopy): 2022-10-07;
Data Mikro: -

Variabel Kegiatan

Metadata variabel tidak tersedia.

Indikator Kegiatan

Metadata indikator tidak tersedia.