Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bandung

Tahun Kegiatan
2025

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Perlindungan Sosial dan Kesejahteraan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Sekretariat Daerah

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jln. Raya Soreang KM 17

Telepon:	-
Faksimile:	-
Email:	debi.riana87@gmail.com

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	-
Eselon 2:	-

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Neneng Zaenar Riani, S.Sos., M.AP
Jabatan:	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung
Alamat:	Jl. Raya Soreang KM 17
Telepon:	08122143465
Faksimile:	-
Email:	nengriani76@gmail.com

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Kesejahteraan rakyat merupakan aspek fundamental dalam pembangunan daerah yang mencakup berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, sosial, dan ekonomi. Pemerintah Kabupaten Bandung berupaya menciptakan kebijakan yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara merata dan berkelanjutan. Kebijakan yang efektif harus didasarkan pada kebutuhan masyarakat serta selaras dengan peraturan dan strategi pembangunan daerah. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang terarah dan sesuai dengan dinamika sosial serta tantangan yang ada, sehingga kesejahteraan rakyat dapat terus meningkat dan mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Tujuan Kegiatan
Kebijakan kesejahteraan rakyat bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui berbagai program dan regulasi yang berpihak pada kebutuhan rakyat. Selain itu, kebijakan ini dirancang untuk memperkuat koordinasi antar sektor dalam penyelenggaraan layanan publik agar lebih efektif dan tepat sasaran. Dengan adanya kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan, diharapkan setiap lapisan masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung, baik dalam akses terhadap layanan dasar maupun dalam peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial.

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Supervisi

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
Diploma IV/S1/S2/S3

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 0
Pengumpul data/enumerator: 1

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Ya

Variabel Kegiatan

1. Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat

   [K00907] Kesejahteraan sosial adalah Kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 2009, kesejahteraan masyarakat adalah kondisi di mana....
2. Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial

   [K00907] Kesejahteraan sosial adalah Kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
3. Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual

   Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintah pusat dan daerah memiliki kewenangan dalam bidang keagamaan dan pembinaan mental spiritual. Bina Mental spiritual untuk menciptakan generasi yang memiliki moral serta nilai kebangsaan yang kuat.

Indikator Kegiatan

1. Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas

   Berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 2009, kesejahteraan masyarakat adalah kondisi di mana kebutuhan dasar material, spiritual, dan sosial warga negara terpenuhi agar mereka dapat hidup layak dan berfungsi secara sosial. Pemerintah bertanggung jawab dalam menciptakan kebijakan yang mendukung kesejahteraan....
2. Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB

   [K00907] Kesejahteraan sosial adalah Kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
3. Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual

   Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintah pusat dan daerah memiliki kewenangan dalam bidang keagamaan dan pembinaan mental spiritual. Bina Mental spiritual untuk menciptakan generasi yang memiliki moral serta nilai kebangsaan yang kuat.