Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Keuangan Kota Salatiga

Tahun Kegiatan
2024

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Keuangan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Salatiga

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. Letjen Sukowati No. 15 Salatiga

Telepon:	0298329097
Faksimile:	-
Email:	bpkpd@salatiga.go.id

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	-
Eselon 2:	Kepala BPKPD Kota Salatiga

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Sekertaris
Jabatan:	Sekertaris
Alamat:	Jl. Letjen Sukowati No. 15 Salatiga
Telepon:	0298327097
Faksimile:	-
Email:	bpkpd@salatiga.go.id

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
BPKPD memiliki peran sentral dalam memastikan keuangan daerah dikelola secara efisien, akuntabel, dan transparan, melalui fungsi-fungsi berikut: • Pengelolaan Pendapatan Daerah Mengoptimalkan penerimaan daerah melalui pajak, retribusi, dan sumber pendapatan lainnya, serta memastikan kelancaran transfer dana dari pemerintah pusat. • Pengelolaan Belanja Daerah Menyusun dan mengendalikan alokasi anggaran untuk sektor-sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, dengan prinsip efisiensi dan efektivitas. • Pengelolaan Pembiayaan Daerah Mengatur pinjaman, investasi, dan utang-piutang daerah untuk menjaga stabilitas fiskal dan mendukung pembangunan berkelanjutan BPKPD juga bertugas menyusun laporan keuangan daerah, menetapkan standar harga satuan umum, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses pengelolaan APBD

Tujuan Kegiatan
Metadata berfungsi sebagai kerangka informasi yang menjelaskan dan mengelola data keuangan secara sistematis. Dalam konteks BPKPD, tujuan metadata meliputi: 1. Pengelolaan Pendapatan Daerah Menstandarkan informasi tentang jenis pendapatan (pajak, retribusi, transfer pusat) agar mudah dianalisis, diklasifikasikan, dan diintegrasikan antar sistem. 2. Pengelolaan Belanja Daerah Memberikan struktur dan definisi atas akun belanja, program, dan kegiatan sehingga memudahkan perencanaan, pelaporan, dan evaluasi anggaran. 3. Pengelolaan Pembiayaan Daerah Menyediakan informasi yang jelas tentang sumber pembiayaan, pinjaman, dan investasi daerah untuk mendukung pengambilan keputusan fiskal yang tepat.

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Lainnya : Desk/rekon

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
SMA/SMK

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 0
Pengumpul data/enumerator: 0

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Variabel Kegiatan

1. Data Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Audited

   Terjadinya aliran sumber daya ekonomi ke entitas pemerintah, baik berupa kas maupun non-kas, yang meningkatkan nilai ekuitas entitas tersebut. setelah koreksi BPK
2. Target Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

   Perkiraan setiap penerimaan dan pengeluaran yang tidak termasuk dalam kategori pendapatan maupun belanja, yang perlu dibayar kembali atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun berikutnya.
3. Data Target Anggaran Pendapatan Daerah Audited

   Anggaran pendapatan meliputi estimasi pendapatan yang dijabarkan menjadi alokasi estimasi pendapatan setelah koreksi BPK
4. Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

   Realisasi setiap penerimaan dan pengeluaran yang tidak termasuk dalam kategori pendapatan maupun belanja, yang perlu dibayar kembali atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun berikutnya.
5. Data Realisasi Anggaran Belanja Daerah ( Audited)

   Pengeluaran aktual dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah selama periode anggaran yang bersangkutan setelah koreksi BPK
6. Data Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah ( Un Audited)

   Terjadinya aliran sumber daya ekonomi ke entitas pemerintah, baik berupa kas maupun non-kas, yang meningkatkan nilai ekuitas entitas tersebut. sebelum pemeriksaan BPK
7. Data Target Anggaran Pendapatan Daerah ( Un Audited)

   Anggaran pendapatan meliputi estimasi pendapatan yang dijabarkan menjadi alokasi estimasi pendapatan sebelum pemeriksaan BPK
8. Target dan Realisasi Penerimaan PBB P2 setiap kelurahan

   PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan
9. Data Target Anggaran Belanja Daerah ( Un Audited)

   Anggaran belanja terdiri dari apropriasi yang dijabarkan menjadi otorisasi kredit anggaran (allotment)sebelum pemeriksaan BPK
10. Data Target Anggaran Belanja Daerah ( Audited)

    Anggaran belanja terdiri dari apropriasi yang dijabarkan menjadi otorisasi kredit anggaran (allotment) setelah koreksi BPK
11. Data Realisasi Anggaran Belanja Daerah ( Un Audited)

    Pengeluaran aktual dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah selama periode anggaran yang bersangkutan sebelum pemeriksaan BPK

Indikator Kegiatan

1. Target Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

   Perkiraan setiap penerimaan dan pengeluaran yang tidak termasuk dalam kategori pendapatan maupun belanja, yang perlu dibayar kembali atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun berikutnya.
2. Data Target Anggaran Belanja Daerah ( Audited)

   Anggaran belanja terdiri dari apropriasi yang dijabarkan menjadi otorisasi kredit anggaran (allotment) setelah koreksi BPK
3. Data Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Audited

   Terjadinya aliran sumber daya ekonomi ke entitas pemerintah, baik berupa kas maupun non-kas, yang meningkatkan nilai ekuitas entitas tersebut. setelah koreksi BPK
4. Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

   Realisasi setiap penerimaan dan pengeluaran yang tidak termasuk dalam kategori pendapatan maupun belanja, yang perlu dibayar kembali atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun berikutnya.
5. Data Target Anggaran Pendapatan Daerah ( Un Audited)

   Anggaran pendapatan meliputi estimasi pendapatan yang dijabarkan menjadi alokasi estimasi pendapatan sebelum pemeriksaan BPK
6. Data Target Anggaran Belanja Daerah ( Un Audited)

   Anggaran belanja terdiri dari apropriasi yang dijabarkan menjadi otorisasi kredit anggaran (allotment)sebelum pemeriksaan BPK
7. Data Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah ( Un Audited)

   Terjadinya aliran sumber daya ekonomi ke entitas pemerintah, baik berupa kas maupun non-kas, yang meningkatkan nilai ekuitas entitas tersebut. sebelum pemeriksaan BPK
8. Target dan Realisasi Penerimaan PBB P2 setiap kelurahan

   PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan
9. Data Realisasi Anggaran Belanja Daerah ( Un Audited)

   Pengeluaran aktual dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah selama periode anggaran yang bersangkutan sebelum pemeriksaan BPK
10. Data Realisasi Anggaran Belanja Daerah ( Audited)

    Pengeluaran aktual dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah selama periode anggaran yang bersangkutan setelah koreksi BPK
11. Data Target Anggaran Pendapatan Daerah Audited

    Anggaran pendapatan meliputi estimasi pendapatan yang dijabarkan menjadi alokasi estimasi pendapatan setelah koreksi BPK