Detail Metadata Kegiatan Statistik

Kompilasi Data Peraturan Daerah Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Yang Disahkan 2023

Detail Metadata
Informasi Umum Perencanaan Desain Pengumpulan Data Pengolahan dan Diseminasi Variabel Kegiatan Indikator Kegiatan

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Peraturan Daerah Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Yang Disahkan

Tahun Kegiatan
2023

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Sektor Publik Perpajakan dan Regulasi Pasar

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Sekretariat DPRD

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Komplek Perkantoran Air Itam, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Telepon: 0717433544
Faksimile: 0717433540
Email: humas@dprd-babelprov.go.id

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab
Eselon 1: -
Eselon 2: Sekretaris DPRD Provinsi

Penanggung Jawab Teknis
Nama: Riswardi, M.Pd
Jabatan: Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan
Alamat: Komplek Perkantoran Air Itam, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Telepon: 081377562475
Faksimile: -
Email: riswardijaya286@gmail.com

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Dalam rangka peningkatan fungsi lembaga sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai penyelenggara pemerintahan daerah dalam mendukung tugas pokok dan fungsi DPRD yang lebih berdayaguna, berhasilguna, bersih, dan bertanggung jawab serta bersih dan bebas dari KKN.

Tujuan Kegiatan
Peningkatan fungsi legislasi lembaga DPRD dan alat kelengkapan lainnya

Rencana Jadwal Kegiatan
Perencanaan Kegiatan
2023-11-01 s.d. 2023-11-04
Desain
2023-11-07 s.d. 2023-11-11
Pengumpulan Data
2023-11-14 s.d. 2023-11-18
Pengolahan Data
2023-11-21 s.d. 2023-11-25
Analisis
2023-11-28 s.d. 2023-12-02
Diseminasi Hasil
2023-12-05 s.d. 2023-12-09
Evaluasi
2023-12-12 s.d. 2023-12-16

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan
Nama VariabelKonsepDefinisiReferensi Waktu
Nomor surat keputusansurat keputusanSurat dari Pimpinan DPRD2022
Tanggal disahkantanggaltanggal peraturan daerah disahkan oleh pimpinan DPRD 2022
Judul peraturan daerahJudul peraturan daerahrancangan program legislatif daerah2022
Jenis peraturan daerahJenis peraturan daerahJenis peraturan daerah terdiri dari inisiatif, eksekutif, APBD 2022

Desain Kegiatan

Kegiatan ini dilakukan
BERULANG

Frekuensi Penyelenggaraan
TAHUNAN

Tipe Pengumpulan Data
CROSS_SECTIONAL

Cakupan Wilayah Pengumpulan Data
SEBAGIAN_WILAYAH_INDONESIA

Wilayah Kegiatan
ProvinsiKabupaten/Kota
KEPULAUAN BANGKA BELITUNGBANGKA
KEPULAUAN BANGKA BELITUNGBELITUNG
KEPULAUAN BANGKA BELITUNGBANGKA BARAT
KEPULAUAN BANGKA BELITUNGBANGKA TENGAH
KEPULAUAN BANGKA BELITUNGBANGKA SELATAN
KEPULAUAN BANGKA BELITUNGBELITUNG TIMUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNGKOTA PANGKALPINANG
Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan data sekunder

Sarana Pengumpulan Data
PAPI, Lainnya : Peraturan Daerah

Unit Pengumpulan Data
Lainnya : Peraturan daerah

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Lainnya : pemeriksaan

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
Diploma IV/S1/S2/S3

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 1
Pengumpul data/enumerator: 5

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Pengolahan dan Analisis

Tahapan Pengolahan Data
Data Entry, Validasi

Metode Analisis
DESKRIPTIF

Unit Analisis
Individu

Tingkat Penyajian Hasil Analisis
Provinsi

Diseminasi Hasil

Produk Kegiatan yang Tersedia untuk Umum
Tercetak (hardcopy): Ya
Digital (softcopy): Ya
Data Mikro: Tidak

Rencana Rilis Produk Kegiatan
Tercetak (hardcopy): 2023-12-09;
Digital (softcopy): 2023-12-09;
Data Mikro: -

Variabel Kegiatan

  1. Jenis peraturan daerah
    Jenis peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan persetujuan bersama Kepala Daerah

Indikator Kegiatan

  1. Jumlah peraturan daerah menurut jenis peraturan
    Jumlah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan persetujuan bersama Kepala Daerah berdasarkan jenis peraturan