Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Survei Kepuasan Masyarakat Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Tahun Kegiatan
2025

Cara Pengumpulan Data
Survei

Sektor Kegiatan
Sektor Publik Perpajakan dan Regulasi Pasar

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
V-25.2100.003

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Kepulauan Riau

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Istana Kota Piring Gedung A Tanjungpinang - Kepulauan Riau

Telepon:	Sekretaris: 0811-7773-820 (Rio S) | 0811-7046-153 (Neri)
Faksimile:	-
Email:	biro.pbjkepri@gmail.com

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau
Eselon 2:	Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Nerifa Gusmawati, S.T., M.T.I
Jabatan:	Pranata Komputer Ahli Muda
Alamat:	Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Daeng Celak (Gedung A) Lantai 1 Dompak, Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau
Telepon:	087860951881
Faksimile:	-
Email:	neri@kepriprov.go.id

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Biro PBJ Setda Provinsi Kepri) bertugas dalam perumusan kebijakan daerah dan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), pembinaan dan advokasi PBJ. Biro PBJ Setda Provinsi Kepri dikenal juga sebagai UKPBJ (Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa) Provinsi Kepri. UKPBJ merupakan unit kerja pusat keunggulan PBJ dan bertugas menyelenggarakan dukungan PBJ di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. UKPBJ Provinsi Kepri memiliki fungsi pengelolaan PBJ, pengelolaan LPSE, pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan PBJ, pelaksanaan pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis PBJ, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Daerah berkaitan dengan tugas dan fungsinya. Dalam hal, UKPBJ berfungsi sebagai pengelolaan LPSE, maka UKPBJ menyelenggarakan pelayanan PBJ secara elektronik. LPSE Provinsi Kepri memberikan pelayanan kepada pelaku PBJ Pemerintah dalam hal memfasilitasi penyelenggaraan PBJ Pemerintah secara elektronik. LPSE Provinsi Kepri mengelola SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik), aplikasi pendukung SPSE dan infrastrukturnya, pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna SPSE dan aplikasi pendukungnya, pelayanan PBJ secara elektronik, pengembangan sistem informasi di lingkungan UKPBJ Provinsi Kepri (apabila dibutuhkan), serta pengelolaan seluruh informasi elektronik PBJ untuk seluruh pemangku kepentingan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan Biro PBJ Setda Provinsi Kepri sebagai penyelenggara pelayanan publik di bidang PBJ Pemerintah wajib mengikutsertakan masyarakat pelaku PBJ Pemerintah sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan. Pelibatan masyarakat juga dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran. Dalam hal penyelenggaraan Reformasi Birokrasi (RB) di Provinsi Kepri, Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) merupakan indikator capaian yang wajib dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik setiap tahunnya minimal satu kali. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan publik untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik akan diukur berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mengeluarkan Peraturan Kepala LKPP Nomor 9 Tahun 2015 tentang Peningkatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik dalam upaya peningkatan layanan dan untuk menjamin kualitas pelayanan LPSE. LPSE wajib memenuhi 17 (tujuh belas) standar yang telah ditetapkan dan dikenal dengan “17 Standarisasi LPSE”. Pada aturan ini, SKM juga merupakan salah satu indikator penilaian penyelenggaraan layanan di LPSE. Agar dapat dilakukan peningkatan kualitas pelayanan yang berkelanjutan, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik Biro PBJ Setda Provinsi Kepri dilakukan terhadap pengelolaan LPSE Provinsi Kepri. LPSE Provinsi Kepri merupakan unit pelaksana pelayanan publik dalam memberikan pelayanan kepada pengguna SPSE dan aplikasi pendukungnya terhadap penyelenggaraan PBJ Pemerintah secara elektronik. Evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik dilaksanakan dengan mengukur kualitas pelayanan LPSE Provinsi Kepri melalui survei atau jajak pendapat pengguna SPSE dan aplikasi pendukungnya di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri. Berdasarkan hal-hal diatas, Biro PBJ Setda Provinsi Kepri melaksanakan SKM tahun 2025 terhadap pengelolaan LPSE Provinsi Kepri. Pelaksanaan SKM berpedoman pada Peraturan Menteri PAN RB Nomor 14 Tahun 2017. Hasil SKM merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan pengguna layanan (SPSE dan aplikasi pendukung). Pengukuran data dilakukan secara kuantitatif atas pendapat pengguna layanan untuk mendapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif. Hasil SKM akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi Biro PBJ Setda Provinsi Kepri untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi.

Tujuan Kegiatan
Tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat pengguna LPSE Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat pengguna terhadap mutu dan kualitas pelayanan publik yang telah diberikan oleh LPSE Provinsi Kepulauan Riau. Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai.

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Ya

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Lainnya : Pemahaman bersama Tim

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara dan mitra/tenaga kontrak

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
SMA/SMK

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 1
Pengumpul data/enumerator: 2

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Ya

Variabel Kegiatan

1. Jenis Layanan yang Diterima

   Layanan yang disediakan oleh instansi pelayanan publik yang berisi mengenai persyaratan, prosedur, waktu penyelesaian, biaya, dan pengaduan layanan.
2. Kesesuaian jangka waktu penyelesaian pelayanan

   Penilaian yang diberikan oleh penerima layanan terhadap kecepatan waktu penyelesaian pelayanan. Waktu penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan
3. Kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan

   Penilaian yang diberikan oleh penerima layanan terhadap kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan. Biaya/tarif merupakan ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggaraan yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat
4. Daerah Tempat Tinggal (Domisili)

   Satuan wilayah yang dimulai dari tingkat terkecil (RT/RW/dusun/jorong/lingkungan, dsb) sampai dengan tingkat kabupaten/kota.
5. Jenjang Pendidikan

   Tingkat pendidikan yang dicapai seseorang setelah mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi pada jenjang pendidikan tertinggi yang diikutinya dengan mendapatkan tanda tamat sekolah (ijazah)
6. Gender / Jenis Kelamin

   Perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara fisiologis yang ditandai dengan ciri-ciri fisik tertentu. Jenis kelamin terbagi atas perempuan dan laki-laki.
7. Kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan

   Penilaian yang diberikan oleh penerima layanan terhadap kesesuaian produk pelayanan dengan hasil yang diberikan. Produk spesifikasi jenis pelayanan merupakan hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan yang dihasilkan oleh setiap spesifikasi jenis pelayanan
8. Penanganan pengaduan pengguna layanan

   Penilaian yang diberikan oleh penerima layanan terhadap penanganan pengaduan pengguna layanan. Penanganan pengaduan, saran dan masukan, meliputi tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9. Kompetensi/kemampuan petugas serta kesigapan / kecepatan petugas dalam pelayanan

   Penilaian yang diberikan oleh penerima layanan terhadap Kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan. Kompetensi petugas merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana menjadi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman
10. Kemudahan prosedur pelayanan

    Penilaian yang diberikan oleh penerima layanan terhadap kemudahan prosedur pelayanan. Prosedur yang dimaksud menjelaskan tatacara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan
11. Pengguna Layanan Pengadaan

    Orang, masyarakat, lembaga instansi pemerintah dan dunia usaha, yang menerima pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik
12. Perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan

    Penilaian yang diberikan oleh penerima layanan terhadap perilaku petugas pelayanan. Dalam hal ini terkait kesopanan dan keramahan petugas dalam memberikan pelayanan.
13. Pekerjaan

    Pekerjaan yang telah diselesaikan oleh pekerja dalam pekan dimana survei diselenggarakan, tanpa memperhatikan jenis industri atau status pekerja. Jenis Pekerjaan/Jabatan merupakan macam pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang atau ditugaskan kepada seseorang yang sedang bekerja atau yang sementara tidak bekerja.
14. Kelompok umur

    Kelompok orang berdasarkan umur
15. Kualitas sarana dan prasarana

    Penilaian yang diberikan oleh penerima layanan terhadap kualitas sarana dan prasarana. Sarana meliputi segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana merupakan segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan,....
16. Kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanan

    Penilaian yang diberikan oleh penerima layanan terhadap kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya. Persyaratan yang dimaksud merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik pelayanan teknis maupun administratif

Indikator Kegiatan

1. Indeks Kepuasan Masyarakat

   Hasil pengukuran dari kegiatan survei kepuasan masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai 4 (empat) Mengacu pada Permenpan No. 14 Tahun 2017.
2. Persentase Penerima Layanan

   Perbandingan jumlah penerima layanan menurut kategori tertentu terhadap jumlah seluruh penerima layanan di unit layanan
3. Jumlah Penerima Layanan

   Perbandingan jumlah penerima layanan menurut kategori tertentu terhadap jumlah seluruh penerima layanan di unit layanan